Ada Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu dikasus CPNS Kapuas

oleh

KAPUAS – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) 2018 diduga ada tindak pidana, terkait pemberian keterangan palsu Bupati Kapuas segera bentuk tim investigasi.

Terkait dengan kekisruhan yang terjadi, kuasa hukum Mardianty, Parlin Bayu Hutabarat SH MH, didampingi rekannya Royanto G Simanjuntak SH dan Wilson Sianturi SH yang tergabung dalam Pakpahan Hutabarat Advocate & Legal Consultants pusat Palangka Raya, di depan sejumlah awak media di Kuala Kapuas, Minggu (3/3/2019) mengatakan pihaknya meminta kepada Bupati Kapuas untuk segera membentuk tim investigasi.

Dugaan manipulasi data hasil tes CPNS Kabupaten Kapuas tahun 2018 yang telah dilaporkan Suwotjo (orang tua dari Mardianty), warga Jalan Mahakam, Kota Kuala Kapuas tertanggal 16 Januari 2019 kepada Polres Kapuas, hingga kini masih dalam proses penyelidikan. 

“Kami selaku kuasa hukum dari Mardianty, dengan hormat meminta kepada Bapak Bupati Kapuas selaku pejabat pembina kepegawaian daerah, untuk segara membentuk tim investigasi dalam menghadapi kekisruhan yang terjadi terkait hasil seleksi CPNS Kabupaten Kapuas ini,” ujar Parlin didampingi dua rekannya.

Parlin menyampaikan, tim investigasi sendiri, dapat dibentuk Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan berkolaborasi bersama dinas atau instansi terkait serta aparat penegak hukum. Dimana dengan dibentuknya tim investigasi ini, maka diharapkan dapat memberantas mafia-mafia dalam seleksi CPNS di Kabupaten Kapuas.

“Tim investigasi ini harus segera dibentuk, agar dapat menelusuri siapa sebenarnya yang menjadi awal dari kekisruhan hasil seleksi CPNS ini. Selain itu, tim ini juga akan sangat berguna untuk perbaikan dalam hal seleksi CPNS ke depan. Jadi tahun berikutnya, jangan sampai ada lagi masalah. Tim inilah yang akan melakukan evaluasi kinerja dari panitia seleksi daerah (Panselda), sehingga tidak lagi terulang kesalahan yang membuat masyarakat kita menjadi korban,” sebut Parlin.

Sementara itu, terkait laporan dugaan manipulasi data hasil CPNS Kabupaten Kapuas yang dilaporkan kliennya, Parlin mengaku pihaknya sudah berkomunikadi dengan pihak aparat hukum di Polres Kapuas.

Kemudian pihaknya juga sudah menyurati Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membatalkan hasil integrasi seleksi CPNS kliennya bernama Mardianty.

“Dalam hal ini, kami melihat ada kesesatan dalam menentukan klasifikasi penambahan nilai 10 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no 36 tahun 2018. Kami juga menilai dan meanalisa secara hukum, kasus ini lebih dekat dengan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam suatu surat tertentu. Artinya ada perbuatan, yang membuat suatu keterangan tidak benar dalam kasus integrasi seleksi CPNS,” jelas Parlin.

Dia mengingatkan, hal penetapan status itu sudah tertuang dalam bentuk otentik yaitu hasil integrasi SKD dan SKB 2018. “Inilah yang harus diuji aparat, kalau itu mendekati tindak pidana, maka harus diteruskan. Kami berharap aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Polres Kapuas untuk berjalan lurus, kalau ada dugaan tindak pidana maka harus diproses. Kemudian jika ada kekhilafan dalam menentukan kriteria, ayo kita duduk bersama dan kita evaluasi hasil ini.(RP/01)