Harga Tanah di Lokasi Ibu Kota Negara Baru Naik 4 Kali Lipat

oleh
Harga Tanah di Ibu Kota Meningkat, Warga Enggan Menjual

Kalimantan Timur, Borneo24.com Pengesahan UU IKN atau Ibu Kota Negara yang baru membuat harga tanah di seputar lokasi naik drastis. Di Kecamatan Sepaku yang menjadi lokasi pembangunan IKN Nusantara, harga tanah sudah naik 4 kali lipat.

Meski demikian, warga pemilik tanah malah enggan menjual asetnya yang sedang melambung tinggi ini. Kenaikan harga tanah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara ini diungkapkan langsung Camat Sepaku, Risman Abdul.

Diketahui, baru-baru ini DPR RI dan Pemerintah mengesahkan UU IKN. Artinya, pembangunan IKN di Kalimantan Timur segera dilaksanakan. Presiden Joko Widodo ( Jokowi) sendiri sudah memutuskan nama untuk IKN baru, yakni Nusantara.

Semenjak Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan, harga lahan di kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara terbilang melonjak. Rata-rata naik hingga empat kali lipat. Camat Sepaku, Risman Abdul membeberkan kenaikan harga terjadi.

Bahkan semenjak Presiden RI mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Adapun kenaikan harga, untuk areal pedalaman, harga lahan per hektare meningkat dari Rp 30-50 juta menjadi Rp 200 sampai 300 juta. Sementara untuk areal lahan yang berlokasi di pinggir jalan, meningkat hingga miliaran rupiah.

“Kenaikan harga itu signifikan. Itu terjadi sejak diumumkan IKN. Sekarang ini sudah hitungan miliyaran. Di dalam-dalam pasarnya sudah ratusan juta rupiah,” imbuh Risman, Kamis (27/1/2022).

Namun begitu, kata dia, masyarakat setempat justru memilih untuk menahan diri agar tidak menjual lahan mereka. Sehingga sebagian besar belum menjual lahan mereka. “Rupanya setelah UU IKN disahkan, masyarakat kita justru malah menahan diri.

Jadi mereka belum jual (lahan mereka) ini,” ucapnya. Dan, menurutnya, masyarakat tidak menjual lahan kendati harga lahan meroket di Kecamatan Sepaku. Lantaran mereka memutuskan untuk menjual di saat ada kebutuhan mendesak.

Untuk diketahui, sejumlah anggota MPR RI melakukan peninjauan langsung lokasi kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, Kamis (27/1/2022).

Kedatangan mereka turut didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono; Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi.

Tampak juga bersama rombongan Kapolda Kaltim, Irjen Pol Imam Sugianto; dan Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka meninjau secara geografis dan medan dari Ibu Kota Negara.

Dari pembangunan itu, ia merasa optimis dengan performa Suharso dan Basuki, yang memang menjadi tonggak atas pembangunan IKN.

Dia menilai, rencana pemindahan IKN bisa jadi akan tak terealisasikan jika pejabat Kepala Bapenas dan Menteri PUPR tak dijabat kedua orang tersebut.

“Kalau menterinya bukan Pak Basuki, kita agak khawatir. Kalau Bappenasnya bukan Pak Suharso, maka kita juga akan khawatir. Saya yakin dan percaya pada saatnya bisa diwujudkan,” tandasnya.

Atas dasar optimisme itu, ia bahkan mengklaim bahwa setidaknya untuk pembangunan istana negara bisa diselesaikan dalam kurun dua tahun. Ditambah, kata dia, secara pembiayaan tidak ada hambatan.

“Tadi kami sudah melihat langsung titik nol dan lokasi istana negara dengan target Agustus 2024 bisa selesai,” pungkas pria yang karib disapa Bamsoet tersebut.

Terkait kapan Presiden Jokowi mulai berkantor di Ibu Kota Baru pernah disinggung oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor.

DIlansir kaltimprov.go.id. Gubernur Isran Noor menyebut penelitian terkait rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim dilakukan secara mendalam sejak tahun 2015 silam.

Kaltim menjadi pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan banyak pertimbangan.

Selain secara geografi berada tepat di tengah Indonesia, Kalimantan adalah pulau yang berada di luar ring of fire (cincin api) atau daerah yang sering mengalami gempa dan gunung berapi.

“Keunggulan Kaltim lainnya karena lahan yang akan digunakan adalah lahan milik pemerintah. Jadi bukan lahan masyarakat,” kata Gubernur Kaltim H Isran Noor menjawab wawancara khusus TVRI Kaltim di ruang kerjanya, Senin (10/5).

Presiden Jokowi rencananya akan mengawali pembangunan fisik ibu kota negara baru sekitar bulan ini. IKN yang akan dibangun jelas Isran berkonsep ramah lingkungan.

“Ibu kota negara kita akan berada di tengah hutan. Di antara gedung-gedung perkantoran akan ada banyak pepohonan dan infrastuktur telekomunikasinya akan dibangun menggunakan jaringan bawah tanah,” ungkap Isran.

Isran mengungkapkan setelah semua persyaratan ibu kota terpenuhi, Presiden Jokowi akan segera melakukan groundbreaking pembangunan ibu kota negara baru. “Secepatnya Presiden akan lakukan groundbreaking setelah semua persyaratan terpenuhi,” sebut Isran.

Diungkapkan pula, rencananya sekitar Juli 2024, Presiden Jokowi sudah akan mulai berkantor di istana yang baru.

“Harapan dari Presiden Jokowi, upacara peringatan Hari Kemerdekan RI, 17 Agustus 2024 sudah bisa dilakukan di ibu kota negara yang baru,” ungkap Isran lagi.

Terkait langkah dan dukungan apa yang akan diberikan daerah, Gubernur Isran Noor menjawab, sebagai sub ordinat pemerintah pusat, Pemprov Kaltim sudah dan akan terus menunaikan hal-hal yang menjadi kewenangan dan kewajiban daerah.

Termasuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota negara di daerah yang akan menjadi kabupaten dan kota penyangga, yakni Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan dua kota besar di Kaltim, Samarinda dan Balikpapan. (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.