Muara Teweh, Borneo24.com – Kesulitan keuangan yang dihadapi Pemkab Barito Utara, terkonfirmasi saat pembukaan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2023 di Muara Teweh, Senin (21/3/2022).
Bupati Barito Utara Nadalsyah mengakui secara terus terang, usulan pembangunan yang masuk dari masyarakat melalui Musrenbang tingkat desa maupun kelurahan sangat besar, sedangkan dana tersedia terbatas alias, jauh lebih kecil jumlahnya.
“Usulan hampir mencapai Rp 6-7 triliun, sementara APBD kita cuma berkisar Rp1 triliun. Bila kita akomodir semua, kita tidak dapat membangun rumah sakit dan pembangunan prioritas lainnya,” tutur Nadalsyah.
Berhubung anggaran terbatas, Bupati Nadalsyah mengharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dan pihak perusahaan agar dapat bahu-membahu membangun Kabupaten Barito Utara.
“Anggaran yang ada sangat terbatas, sehingga semua usulan yang ada tidak dapat ditampung semuanya,” kata Nadalsyah.
Besaran APBD yang terbatas, juga membuat Bupati Nadalsyah harus meminta bantuan kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Jimmy Carter agar dapat membantu Pemkab Barito Utara untuk menyuarakan kendala pekerjaan jalan Malawaken-Lampeong.
“Kami dengar tahun 2022 ini ada dana dari pusat sebesar Rp200 milyar yang masuk untuk pengerjaan jalan tersebut,” kata dia.
Menurut Nadalsyah dengan keterbatasan anggaran pemerintah, diharapkan agar perusahaan yang berinvestasi di daerah ini untuk dapat membantu dalam mengerjakan usulan-usulan dari masyarakat diwilayah kerjanya, sehingga meringankan beban Pemerintah daerah.
“Saat ini hanya beberapa perusahaan yang membantu, bayangkan bila semua perusahaan dapat membantu, niscaya kemajuan Barito Utara akan semakin cepat dan pesat,” tambah dia.
Nadalsyah mencontohkan partisipasi Kodim 1013 Muara Teweh yang telah msnangani Jembatan Palili di Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei.
“Itu nol dana dari APBD, Saya harapkan bantuan begitu juga datang dari perusahaan yang beraktivitas di Barito Utara,” kata Nadalsyah.
Beberapa kepala desa yang dihubungi media ini membenarkan, usulan yang masuk melalui Musrenbang setumpuk, tetapi realiaasi proyek nyaris nihil. “Kita berulang-ulang mengusulkan, tapi tidak ada realisasi, ” kata seorang kades.
Di balik keluhan tersebut juga belum terdengar langkah signifikan Pemkab Barito Utara untuk menggenjot pendapatan daerah, sehingga tak selalu bergantung penuh pada dan pusat. Nilai PAD tak pernah melonjak tinggi, cuma kisaran proyeksi sekitar Rp100 miliar. (***)
