Jakarta, Borneo24.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan vaksinasi covid-19 akan dimulai pada Rabu (13/1). Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menjadi orang pertama di Indonesia yang divaksinasi.
Selain Jokowi, para menteri Kabinet Indonesia Maju juga akan disuntik pada Rabu besok. Setelah itu, tenaga kesehatan akan menjadi prioritas pemerintah untuk mendapatkan vaksinasi dibandingkan masyarakat lainnya.
Seluruh masyarakat nantinya akan mendapatkan vaksinasi secara gratis. Namun, prosesnya dilakukan secara bertahap.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp73 triliun untuk vaksin corona gratis. Jumlah tersebut sudah memperhitungkan pemberian vaksin gratis kepada seluruh masyarakat.
“Estimasi yang dilakukan butuh anggaran Rp73 triliun sendiri untuk vaksin ini,” kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu, dikutip Selasa (12/1).
Ia memastikan negara mampu memenuhi kebutuhan vaksinasi tersebut. Menurutnya, dana Rp73 triliun akan tersedia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
“Dananya berasal dari APBN 2021 yang disetujui DPR. DPR gariskan dalam undang-undang (uu) kami boleh melakukan perubahan realokasi asalkan kami tidak menambah defisit. Namun, komposisi bisa kami ubah,” jelas Sri Mulyani.
Jika dilihat, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp2.750 triliun untuk belanja negara tahun ini. Dari dana tersebut, pemerintah menyiapkan Rp169,7 triliun untuk sektor kesehatan.
Sementara, pemerintah juga menganggarkan dana untuk sektor kesehatan sebesar Rp25,4 triliun dalam program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.
Sebelum itu, Sri Mulyani sempat menyebut bahwa kebutuhan dana untuk vaksinasi cuma sebesar Rp60,5 triliun. Ketika angka itu disebut, pemerintah belum memutuskan bahwa vaksinasi akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat.
Pemerintah berencana menggunakan dana tersebut untuk berbagai hal, seperti pengadaan vaksin Rp18 triliun, antisipasi imunisasi dan program vaksinasi Rp3,7 triliun, dan pengadaan sarana dan prasarana laboratorium vaksin Rp1,3 triliun.
Kemudian, dana untuk penelitian, pengembangan, tes PCR oleh Kementerian Kesehatan Rp1,2 triliun serta evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rp100 miliar.
Kini, BPOM telah resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin covid-19 asal perusahaan China, Sinovac. Izin penggunaan dikeluarkan setelah hasil evaluasi BPOM menunjukkan Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen.(***)
Discussion about this post