Perusahaan PP Di Portal, Hak Masyarakat Belum Di Bayar

oleh

BARITO UTARA – Kurang komitmennya perusahan PT PP yang merupakan salah satu anak perusahaan BUMN membayar ganti rugi Lahan warga di Desa Karendan Kecamatan Lahai Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Berujung pemortalan di jalan perusahaan karena warga ingin menuntut haknya.

Tuntutan warga yang seolah olah di anggap angin lalu oleh perusahaan PT PP, menuntut ganti rugi lahan beserta tanam tumbuh yang sudah rusak akibat pekerjaan pihak perusahaan PP untuk PLN di anggap selama ini di remehkan dengan dalih di undur-undur terus. 

Bukan karena warga setempat arogan terhadap perusahaan, namun karena solusi mediasi sudah buntu bahkan mediasi tingkat DPRD Kabupaten Barito Utara pun sudah pernah dilakukan oleh warga pemilik lahan bersama perwakilan PT PP yang diwakili manurung. 

Namun untuk saat ini, sebanyak delapan orang pemilik lahan yang belum ganti rugi lahan oleh perusahaan PT PP beserta kuasa hukumnya, dengan terpaksa menutup akses jalan perusahaan dengan cara pemortalan jalan utama pintu masuk ke PT PP, pakai hukum adat Dayak Barito Utara. 

Menurut kuasa hukum 8 warga desa karendan Talitha .S.H. mengatakan ke awak media ketika aksi pemortalan berlangsung, pihaknya tidak main-main dan bukan untuk di permainkan perusahaan PT PP lagi, warga hanya menuntut hak nya bukan mengemis ke perusahaan PT PP.

“Kok seolah-olah perusahan ini tanah masyarakat mau di ambil seenaknya aja, dengan cara di undur- undur namun perusahan bekerja terus” ungkap Talitha 

Bukan itu saja, Talitha pun mengatakan tanam tumbuh warga banyak mati akibat aliran sungai di bendung, akibatnya air tergenang dan tanam tumbuh mati semua.

“Mana boleh perusahan sebesar PP membendung anak sungai ini kan sudah melanggar juga pihak perusahaannya. Maka dari itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah tolong di pantau kasus ini biar semuanya tau pekerjaan perusahaannya milik pemerintah seperti itu” tungkasnya.

Selain itu Talitha mengatakan tidak akan ada negosiasi lagi sehabis tanggal 15 maret ini. “kalau tidak di bayar tanah warga, kami akan portal terus sampai perusahaan PT PP bayar ganti rugi tanam tumbuh serta tanah warga. jangan alasan lagi, katanya perusahaan pemerintah untuk rakyat tapi kok malah merampas hak rakyat” tegasnya Talitha. (RP/02)