Tolak Rancangan Undang-undang HIP, Ribuan Warga Gelar Aksi Damai di Gedung DPRD Kalbar

oleh
Ribuan Warga Gelar Aksi Damai di Gedung DPRD Kalimantan Barat

PONTIANAK, Borneo24.com – Ribuan warga dari berbagai penjuru Kota Pontianak dan sekitarnya, menggelar aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (26/06/2020). Mereka menolak Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Dalam aksinya, ribuan masa membawa berbagai spanduk bertuliskan tolak RUU HIP, Tolak Komunisme, atau RUU HIP kebangkitan Komunisme di Indonesia.

Setelah beberapa saat pimpinan ormas melakukan orasi, sebanyak 20an perwakilan masa pun melakukan audiensi dengan sejumlah anggota DPRD Provinsi kalbar di ruang rapat kantor DPRD Provinsi Kalbar.

Imam Daerah Front Pembela Islam (FPI) Kalbar, Habib M Iskandar Alqadrie berharap Anggota DPRD Provinsi Kalbar dapat memperjuangkan aspirasi ribuan masa dari berbagai element masyarakat di Kalbar terkait penolakan RUU HIP.

Pihaknya menilai, RUU HIP yang sangat kontroversi tersebut dapat mengkerdilkan nilai – nilai Pancasila sebagai dasar negara selama ini, dimana pada Draf RUU tersebut terdapat klausul RUU HIP yang menjadi kontroversi yakni tentang konsep Trisila dan Ekasila, yang tertuang pada Bab 2 pasal 7.

Dimana pada pasal tersebut berbunyi, pertama ; Ciri Pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan / demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Kedua ; Ciri Pokok Pancasila berupa Trisila yaitu Sosio – nasionalisme, Sosio Demokrasi serta Ketuhanan yang berkebudayaan. Dan Ketiga ; Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila yaitu gotong royong.

‘’Pada poin – poin dalam RUU HIP itu akan mengkebiri Pancasila menjadi tiga yakni Trisila, dan sampai terakhir itu Eka Sila, maka kami minta ini ditolak, dan tidak perlu lagi dibahas,’’ tegasnya.

Selain itu, pada draf RUU HIP, pihaknya menilai sarat akan tanda kebangkitan komunisme di Indonesia.
‘’Sinyal yang kami tangkap, dimana nilai – nilai ketuhanan yang kita junjung tinggi selama ini, mungkin akan hilang bahkan akan hangus terberengus dengan undang – undang ini, maka kami dengan hal ini tidak akan membiarkan,’’ tegasnya.

Sementara anggota DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno mengatakan, akan menyampaikan aspirasi masyarakat yang datang ke DPRD Provinsi Kalimantan Barat, terkait RUU HIP.

“Aspirasi masyarakat akan kita tampung,” katanya. (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.