Warga Tuntut Bupati Kapuas Cabut Izin PT KSS

oleh

KAPUAS – Warga dari 4 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas, menuntut pencabutan izin usaha perkebunan PT Kapuas Sawit Sejahtera. Kata warga, izin tersebut rawan konflik, karena berada di atas lahan warga.

“Kami mendesak Bupati Kapuas untuk mencabut Keputusan Bupati Nomor 152/DPMPTSP Tahun 2018 tentang IUP PT Kapuas Sawit Sejahtera. Karena IUP ini rawan mematik konflik,” kata perwakilan warga Binsar Ritonga, Minggu (14/4/2019).

Binsar Ritonga, kuasa warga saat menyampaikan tuntutan terkait aktivitas PT KSS.

Binsar mengatakan, dengan memanfaatkan surat tersebut, perusahaan melakukan pembukaan terhadap lahan yang notabanenya milik warga. Terlebih di atas lahan tersebut terdapat tanaman warga seperti pohon sengon, pohon karet, sawit, dan sebagainya.

Liung H Lesa, warga Desa Pantai menceritakan, dia memiliki lahan denga. Luas sekutar 1 hektar. Pada 2016 lalu, dia menanam Sengon sebanyak 1.500 batang. Namun kini, tanahnya tersebut terlah digarap oleh pihak yang diduga dari PT KSS.

“Memang kalau lahan itu tidak banyak, tetapi sengon yang ditanam itu 1500 pohon. Di-roundap (merek kimia pembasmi gulma), dicabut oleh pihak perusahaan. Tanah itu dibelah mereka, bikin parit di tengahnya,” kata Liung H Lesa, warga Desa Pantai.

Saniyago, Ketua Handel Sungai Garantung atau orang yang dipercaya warga desa untuk menggelola tanah di sepanjang aliran sungai mengatakan, di tempatnya beberapa lahan warga juga digarap perusahaan tanpa izin. Untuk memuluskan tindakan tersebut, perusahaan dituduh membuat sejumlah legalitas yang disangsikan keabsahannya.

“Kita punya bukti, yang menjual lahan di sungai wilayah Garantung itu bukan yang punya lahan tetapi orang lain. Karena apa, mereka bikin SPPT sendiri, PT KSS, ini contohnya,” kata Saniyago sambil mengangkat bundelan dokumen.

Berdasarkan rangkaian itu, warga di desa-desa sekitar PT KSS pun mendesak perusahaan untuk menghentikan aktivitas mereka di lahan yang belum selesai proses pembebasannya dari warga. Kemudian menutut Pemkab Kapuas dan Bupati Ben Brahim S Bahat untuk mencabut izin bermasalah tersebut.

Alat berat PT KSS meratakan lahan gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Direktur PT KSS, Agus Nadi dikonfirmasi membantah bahwa perusahaan melakukan pelanggaran dalam proses pembangunan kebun. Dia berjanji, setelah pilpres akan menggelar pertemuan dengan media untuk menjelaskan duduk perkaranya.

“Tidak mungkin kami menggarap lahan masyarakat apabila belum dibebaskan oleh PT KSS. Untukk lebih jelas nanti kami akan menjelaskan seluruh permasalahan yang dituduhkan ke PT KSS kepada teman-teman media,” sampai Agus Nadi melalui WhatsApp.

PT KSS mendapat IUP Nomor 152/DPMPTSP Tahun 2018 dengan luasan areal 4.562,49 hektar dan berada di Desa Pantai, Anjir Kelampan, Saka Mangkahai, Teluk Hiri dan Kelurahan Mandomai di Kecamatan Kapuas Barat. Sementara untuk arahan lokasi, PT KSS mendapat izin untuk 7.519,543.(*)