Bawaslu Rekomendasi PSU dan PSL di 5 TPS

oleh

PALANGKA RAYA – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan lima TPS di Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Barat dan Barito Utara melaksanakan pemilihan suara ulang (PSU) dan pemilihan suara lanjutan (PSL).

Hal ini berkaitan dengan kurangnya surat suara dan penggunaan KTP Elektronik bermasalah di tiga kabupaten tersebut.

Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan untuk Kabupaten Kotawaringin Barat, PSU dilaksanakan di TPS 51 Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan dan TPS 08 di Kelurahan Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai.

PSU terpaksa dilakukan karena ada warga yang memiliki KTP Elektronik luar Kelurahan Madurejo sebanyak delapan orang yang tidak memilik A.5 dan bukan DPTb dapat memilih. Sedangkan di TPS 08, warga yang memiliki KTP Elektronik luar Desa Sungai Kapitan sebanyak dua orang yang tidak memilik A.5 dan bukan DPTb dapat memilih.

Kemudian di Kabupaten Kapuas, PSL akan berlangsung di dua TPS di Kecamatan Mandau Talawang Desa Jakatan Mahasa TPS 1 dan Kapuas Murung Kelurahan Mampai TPS 1. PSL dilakukan karena di Jakatan tidak adanya Surat Suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2019 dalam Kotak Suara.

Sementara untuk Kelurahan Mampai, ternyata surat suara salah kirim oleh KPU Kabupaten Kapuas dari Dapil 1 Kecamatan Selat ke Dapil 4 Kecamatan Kapuas Murung , sehingga setelah pemungutan suara berlangsung pemilih yang ke 27 menyadari surat suara tersebut berbeda Dapil.

“Dari seharusnya Dapil 4 sedangkan yang dikirim KPU yaitu Dapil 1 Kecamatan Selat untuk DPRD Kabupaten /Kota. Berdasarkan kejadian tersebut KPPS, saksi Partai Politik, Pengawas TPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa bersepakat untuk menghentikan Pemungutan Suara atas persetujuan PPK, maka itu akan dilakukan PSL,” katanya.

Lanjut Satriadi, untuk di kabupaten Barito Utara, Kecamatan Teweh Tengah Kelurahan Melayu berpotensi juga dilakukan PSU, yakni di TPS 37, sebab warga yang memiliki KTP-el luar Kelurahan Melayu yang tidak memiliki A5 dan Non DPTb dapat memilih.

“Untuk pelaksanaan PSU dan PSL ranahnya KPU. Namun sesuai ketentuan tidak lebih dari 10 hari dari hari pencoblosan. Info terakhir akan digelar pada 24 April mendatang,” tutupnya. (RP/01)