Bawaslu Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula di SMA 1 Jabiren Raya

oleh

PULANG PISAU – Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau kembali melaksanakan Sosialisasi kepada Pemilih Pemula yang dilaksanakan di SMA 1 Jabiren Raya dengan narasumber langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau Ubeng Itun, dan didampingi Anggota Bawaslu Robyhodin. Kegiatan tersebut diikuti sebayak 40 Siswa.

Dikatakan Ketua Bawaslu Pulpis Ubeng Itun, bahwa dilaksanakan kegiatan bagi pemilih pemula ini, diharapkan bisa memahami, terutama menjelang dilaksanakannya pemilihan umum yang semakin dekat. ” Apalagi adek-adek siswa -siswi yang baru ikut mengunakan hak pilihnya, agar tidak terjadi kesalahan dan tingkat partisipatif untuk hari pemungutannya,” beber Ubeng.

Sambung Ubeng, kegiatan ini sudah yang ketiga kalinya dilaksanakan yakni pertama di SMA Bahu Palawa, kedua kali di Kecamatan Kahayan Hilir dan di Kecamatan Jabiren Raya, mengingat waktunya semakin pendek untuk melasanakan kegiatan yang lain. “Melakukan sosialisasi tentang pemilu, kami tambahkan bagi siswa -siswi yang masuk di DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dalam sosialisasi ini,” ujar Ubeng.

Ia menekankan agar pemilih pemula terkait dengan suara Sah dan tidak Sah yang mempuyai hak pilih yang sudah tertuang di PKPU Nomor 03 Tahun 2019 yang disebutkan hak pilih menyesuaikan DPT dan DPTB.

“Untuk penguna hak pilih khusus DPK mengunakan hak pilihnya mulai jam 12 siang, harapan kami dari bawaslu mengajak masyarakat untuk mengunakan hak pilih di TPS, dan berpartisipasi untuk melakukan pengawasan disetiap tahapan pemilu,” ajak Ubeng.

Sampai sekarang ini, kata Ubeng, terkait pelangaran pemilu belum ada yang melapor dan prinsipnya Bawaslu banyak melakukan pencegahan secara persuasif dan juga terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) sudah dilakukan 319 APK yang sudah diturunkan oleh pihaknya, terutama di Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan yang lainnya.

” Intinya kita tinggal mengikuti sesuai dengan petunjuk dari Bawaslu Provinsi dan kendala yang dihadapi dilapangan itu, sampai sekarang ini terkait masalah APK, kurangnya pemahaman dan aturan yang sudah ditentukan,” tutupnya. (RP/02)