BPOM Kobar Akan Musnahkan Produk Illegal

oleh

KOTAWARINGIN BARAT – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kabupaten Kotawaringin Barat sejak bulan September-Desember 2018 telah memeriksa 189 sarana, meliputi sarana Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, produksi pangan, toko kosmetik, toko obat, swalayan atau minimarket, dan toko sembako di wilayah kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kabupaten Kobar, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara).

Dari hasil pengawasan tersebut masih ditemukan  produk ilegal terutama sarana distribusi pangan, kosmetik, dan obat tradisional. Pada hasil temuan dilakukan pemusnahan di tempat oleh pemilik sarana disaksikan oleh petugas BPOM.

Untuk produk pangan yang diamankan karena kedaluwarsa dan jelas sumber pembeliannya, pemilik dapat mengembalikan kedistributor dan bukti pengembalian harus dikirimkan ke kantor BPOM. Untuk yang tidak jelas distributornya maka akan langsung dimusnahkan.

“Kosmetik dan obat obatan yang dianggap ilegal komposisinya akan langsung dimusnahkan dengan terlebih dahulu membuat pernyataan. Berbeda dengan makanan. Makanan yang tidak layak jual akan dikembalikan dan membuat surat pernyataan” ungkap salah satu staff Loka POM Kabupaten Kotawaringin Barat Siti Hadijah Riani, Jumat (15/03/2019)

Siti menambahkan, dalam sekali pengajuan produk berlaku untuk 5 tahun kedepan. Jadi, batas maksimal penggunaan kemasan adalah 5 tahun, selebihnya dianggap ilegal. Terkait masalah kemasan, perusahaan atau pemilik produk wajib mencantumkan alamat lengkap perusahaan atau pabrik didalam kemasan. Jika tidak, maka dianggap ilegal. 

Untuk obat di  Rumah Sakit sendiri, lanjut Siti, mengadakan E-katalog untuk diuji, dari segi mutunya apakah itu memenuhi standar atau tidak. Saat ini, belum pernah ada obat ilegal di Rumah Sakit atau Apotek

“Untuk berapa kali pemusnahan, kita tidak ada data, karena kita mendata hasil pengawasan secara menyeluruh mulai dari aspek pengadaan (administrasi), penyimpanan, dan pendistribusian untuk setiap sarana. Apabila ada pelanggaran terhadap aspek-aspek tersebut maka kami akan melakukan tindakan mulai dari pembinaan, peringatan dan bisa sampai dengan proses ke Jalur Hukum” ungkapnya (RP/02)