DPRD Sarankan Bupati Cabut Perusahaan Bermasalah

oleh

BARITO TIMUR -Kasus sengketa lahan antara masyarakat dan status perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Timur, saat ini tengah menjadi trending topik pembicaraan dikalangan masyarakat hingga dikalangan politikus.

Cilikman Jakri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur, dari Partai Gerindra, Rabu (27/2/2018) kembali angkat bicara soal polemik sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan status mengenai legalitas perizinan HGU, Amdal dan izin lingkungan. 

Cilikman dalam keterangannya menegaskan, pihaknya sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara kelembagaan dalam bidang pengawasan. Baik anggaran, kinerja pemerintah dan bahkan masalah pengawasan perizinan perusahaan. 

Dibeberkannya ditahun 2018 lalu, kami (DPRD Bartim red) sudah berkali kali memanggil pihak investor perkebunan kelapa sawit yang ditenggarai banyak bermasalah dengan masyarakat Bartim.

Terbaru diJanuari 2019, DPRD sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kami memanggil dan meminta keterangan dari semua pihak. Bagi masyarakat, pihak Eksekutif dan semua investor perkebunan kelapa sawit didaerah ini.

Januari 2019, DPRD Kabupaten Bartim secara kelembagaan telah memanggil pihak PT Ketapang Subur Lestari (KSL), PT Cilyandy Angky Abadi grup, PT Sawit Graha Manunggal (SGM) melaksanakan rapat dengar pendapat umum menanyakan soal kelengkapan status perizinan baik HGU, ataupun mengenai perizinan AMDAL dan izin lingkungan. 

Cilikman Jakri menambahkan, sebagai tindak lanjut dari hasil RDPU, DPRD menyurati Bupati Bartim, hal itu terkait keberadaan status sengketa lahan dengan masyarakat dan status izin perusahaan perkebunan besar kelapa sawit diwilayah setempat. Bupati diminta meneliti perizinan semua perkebunan tersebut, khususnya terkait kewajiban untuk menindak-lanjuti adanya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018, tentang moratorium dan evaluasi seluruh perkebunan kelapa sawit Didaerah Barito Timur.

“Oleh karenanya, jika ada perusahaan yang melanggar aturan dan ngotot terus untuk melakukan kegiatan, DPRD punya kewenangan untuk membuat rekomendasi secara tertulis agar Bupati Bartim selaku pejabat yang berwenang segera mencabut izin perkebunan yang bermasalah “pungkas Ciliman Jakri. (RP/01)