Kotawaringin Barat, Borneo24.com – Sebagai garda terdepan dalam penegakan perda, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat dibutuhkan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat
Bukan hanya menjaga kekondusifan wilayah, peran Satpol PP juga dibutuhkan untuk menjalankan tupoksi lainnya, mulai dari memberantas peredaran miras/minol, prostitusi, ketertiban PKL, dan lain-lain. Bahkan tak jarang, Satpol PP juga ikut tergabung dalam pengamanan Pilkada dan penanggulangan COVID-19.
Banyaknya tugas perlu dilakukan, rupanya berbanding terbalik dengan jumlah personel Satpol PP yang ada saat ini. Sehingga perlu dilakukan penambahan anggota.
Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kobar, Majerum Purni mengatakan jumlah personil Satpol PP di Kobar masih belum sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.
Ia menjelaskan, jumlah Anggota Satpol PP Kobar saat ini hanya136 orang. Dari jumlah itu yang bisa dikerahkan ke lapangan hanya 65 orang, sisanya melaksanakan tugas lain, termasuk tugas administratif.
“Jumlah personil kita 136 orang yang ada, gak semua anggota bisa turun ke lapangan, turun full hanya 65 orang. Belum jaga rumah Bupati, Wakil bupati, KPU, Bawaslu, ditambah berjaga di sejumlah rumah sakit memastikan masyarakat menerapkan prokes,” ungkapnya.
Untuk memenuhi kekurangan itu, Satpol PP Kobar pada tahun 2021 berencana mengajukan penambahan personel sebanyak 50 orang.
“Idealnya jumlah personel kita 275 orang, Harapan kami personil yg ada saat ini ditambah karena kurang sekali, masa kalah dengan kabupaten lain, Katingan saja sudah hampir 300 personil. Program saya paling tidak 3 sampai 5 anggota setiap kecamatan, termasuk Damkar,” teranganya.
Sementara itu, anggota DPRD Kobar Fraksi Partai Golkar Erry Eryansyah mendukung langkah penambahan personel yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP dan Damkar Kobar.
Menurutnya, penambahan personel harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak memberatkan, dan dilakukan secara bertahap.
“Kalo saya setuju sekali, tapi kan semua itu juga tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, bagaimana cara kita membayar perekrutan anggota yang baru. Mungkin bisa saja dilakukan secara bertahap untuk kedepannya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kobar Fraksi Gerindra, Sri Lestari.
Dirinya mengaku sepakat apabila dilakukan penambahan personel Satpol PP Kobar guna memaksimalkan kinerja aparat penegak perda itu.
“Silahkan pihak terkait melakukan pemetaan Renbut (perencanaan kebutuhan) personil sesuai dengan kebutuhan dan pengajuan anggarannya. Pada prinsipnya kami akan mensupport dipembahasan demi tercapainya target kinerja dari SOPD tersebut,” pungkasnya.(***)
