Kotawaringin Barat, Borneo24 com – Pasca kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran ke calon lokasi ibukota Provinsi Kotawaringin di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu (7/1), isu wacana pemekaran provinsi di wilayah barat Kalteng itu kembali menyeruak.
Isu tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak masyarakat maupun netizen yang mendukung, namun juga ada beberapa warga yang menolak.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah mengaku sepakat jika dilakukan pemekaran Provinsi Kotawaringin.
Menurutnya, Kalimantan Tengah terbilang cukup luas sehingga pemekaran provinsi merupakan sebuah kebutuhan guna menekan biaya pembangunan yang tergolong tinggi.
“Jelaslah, yang pasti saya selaku Bupati Kotawaringin Barat sangat mendukung dengan adanya wacana pemekaran provinsi di Kalimantan Tengah ini karena memang ini adalah kebutuhan. Bagaimanapun luas Kalimantan Tengah ini 1,5 kali pulau jawa tentunya butuh operasional yang tinggi,” kata orang nomor satu di Kabupaten Kobar itu.
Bupati menjelaskan, dengan dilakukannya pemekaran maka akan berdampak positif terhadap kemajuan Kalteng maupun lima kabupaten yang tergabung dalam wacana pemkaran provinsi Kotawaringin.
“Wacana pemekaran provinsi otomatis ini lebih membuka aksesbilitas beberapa operasional kita untuk kemajuan Kalimantan Tengah ini sendiri. Jadi karena ini sudah kebutuhan, mau tidak mau. Sedangkan pulau jawa sendiri saja ada enam provinsi apalagi Kalteng,” jelasnya.
Bupati menambahkan, pemekaran diyakini akan berdampak perekonomian masyarakat, infrastruktur agar lebih merata dan berkeadilan.
“Sampai sejauh ini progressnya, kemarin sudah disepakati oleh lima kabupaten, tinggal tindak lanjut pemerintah provinsi sampai sejauh mana, terutama panitia pemekaran provinsi menindaklanjutinya sampai nanti ke tingkat level yang ke atas (pemerintah pusat),” tandasnya.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Kalteng (AMPKT) sempat melakukan unjuk rasa menolak pemekaran wilayah Kotawaringin menjadi Provinsi didepan gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kalteng Senin, 18 Januari 2021. (***)
