PT.GIJ dan PT. LAK Mangkir Dipanggil DPRD Untuk Konfirmasi Pencaplokan Tanah Warga

oleh

KAPUAS – Dua Perusahaan Besar Swasta (PBS), yang diduga mencaplok tanah warga tidak hadir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kapuas bersama warga. 

Wakil Ketua I DPRD Kapuas Robert Linuh Gerung, memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama warga Desa Teluk Hiri Manusup Kecamatan Mantangai, dan Desa Penda Katapi Kecamatan Kapuas Barat di ruang rapat Komisi, Senin(18/3/2019).

Robert mengatakan,  berdasarkan hasil reses perorangan ketua DPRD Algrin Gasan, adanya keluhan warga terkait dugaan caplokan tanah oleh dua PBS yaitu PT. Graha Inti Jaya (GIJ), dan PT. Lefere Agro Kapuas (Lefere).

“Dengan adanya temuan ini saya langsung pimpin rapat Musyawarah pada tanggal 14 Maret 2019 untuk menjadwalkan RDP antara PBS dan Masyarakat” katanya. 

Lanjut Robert, kemudian warga tidak bisa mengurus sertifikasi tanah karena itu sudah masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan. Bukan saja ketidakhadiran PBS, dari DPRD komisi II pun tidak hadir dan lebih parah lagi Pemkab Kapuas yaitu Asisten satu dan jajaran juga tidak hadir. 

Dia mengakui, jadwal agenda rapat ini sudah terjadwal, dan tetap di gelar walau pun hanya ada komisi I dan masyarakat. Selama menjabat ketua DPRD  periode 2009-2014 sudah ada ganti rugi lahan oleh PT.GIJ kepada warga. Namun dalam rapat ini warga menyampaikan belum ada ganti rugi lahan oleh GIJ. 

Dia menegaskan, rencana RDP berikutnya dijadwalkan kembali agar pihak perusahaan hadir untuk menjelaskan semua ini. “Saya minta kepada pihak PBS jangan main-main dengan lembaga ini. Karena perlu kejelasan, jangan sampai yang hadir nanti perwakilan yang tidak bisa menjelaskan persoalan ini” pungkasnya.

Masyarakat yang hadir menunjukan sertifikat tanah dan ketika di crosscheck dengan pihak BPN ternyata sertifikat tersebut asli. Nantinya akan dicocokan kembali dengan peta HGU perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas perizinan. “Ini yang belum jelas dan perlu dilakukan kecocokan peta HGU perizinan dan sertifikat milik masyarakat” terangnya. (RP/02)