Tim Pengacara Gunakan Ini untuk Bebaskan Yantenglie

oleh

PALANGKA RAYA – Tim pengacara Ahmad Yantenglie mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap berkas dakwaan jaksa penuntut umum. Mereka berharap persidangan kasus dugaan korupsi mantan Bupati Katingan itu dihentikan karena dirasa cacat proses hukum.

“Berdasarkan Pasal 56 Ayat 1 KUHAP, telah diatur hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum. Ini yang tidak didapatkan Yantenglie saat ditetapkan menjadi tersangka,” kata Koordinator Tim Pengacara Yantenglie, Antonius Kristanto, Selasa (26/03/2019).

Apa yang menjadi keberatan ini jelas Antonius, didasarkan juga pada sejumlah yurisprudensi. Seperti dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1991.

Dimana dalam putusan tersebut pada pokoknya menyatakan, dakwaan tidak dapat diterima jika permintaan terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum tidak dipenuhi.

Selain itu ada dua yurisprudensi lainnya seperti termuat dalam perkara yang telah diputus Mahkamah Agung nomor 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 dan nomor 545 K/Pid.Sus/2011.

“Kita yakin eksepsi kita tidak masuk pokok perkara. Namun kembali kepada hakim lagi untuk menyatakan menerima atau tidak,” tukas Antonius. (RP/02)