PALANGKA RAYA, Borneo24.com – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dr Suyuti Syamsul mengakui, hingga kini pemerintah belum memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak kabut asap. Pasalnya, saat ini kondisinya masih status siaga darurat.
“Berbeda halnya jika sudah dinyatakan status bencana, maka seluruh biaya pelayanan kesehatan, terhadap penyakit yang terkait bencana akan ditanggung pemerintah, karena BPJS Kesehatan tidak mau menanggung,” kata Suyuti Syamsul di Palangka Raya, Kamis (15/8/2019).
Meski demikian imbuh Suyiti, bagi masyarakat yang terkena diakibatkan asap seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) atau pun asma yang dipicu oleh asap, bisa menggunakan BPJS Kesehatan.
“Sedangkan yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan nasional (JKN), bisa memanfaatkan program kelas III gratis di RSUD Doris Sylvanus,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Suyuti, Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan ruang oksigen. Untuk Kota Palangka Raya, bisa langsung ke RS Doris Sylvanus, RS Kalampangan dan 11 puskesmas.
“Tapi oksigen tidak boleh sembarang dipakai. Kalau tidak sesak nafas, hanya sedikit saja rasanya gerah saja, diberi oksigen murni tindakan yang sangat beresiko, malah bisa keracunan,” kata mantan Direktur RSUD Doris Sylvanus itu.
Untuk mengatakan seseorang kekurangan oksigen atau tidak, jelas Suyuti, harus dilakukan pemeriksaan kadar kelarutan oksigen dalam darah. Jika orang yang normal kadar oksigennya, maka tidak boleh diberikan oksigen murni, karena justru bisa menjadi racun bagi dirinya.
Bahkan jika memberikan intervensi oksigen ketika kadar oksigen orang itu terlalu tinggi di dalam darah, sedangkan masih normal-normal saja, malah bisa meninggal karena keracunan oksigen.
“Kami juga mengimbau agar masyarakat menghindari berada di luar ruangan. Jika terpaksa berada di luar, hendaknya menggunakan penutup hidung atau masker, sehingga debu tidak langsung masuk. Selain itu tetap mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi serta istirahat yang cukup,” ujarnya.
