Mantan Dirjen Kemendagri Akan Hadapi Vonis Kasus Dugaan Suap

oleh
Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto.

Jakarta, Borneo24.com Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto akan menjalani vonis karena diduga menerima suap terkait dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2021.

Adapun, dana PEN dianggarkan pemerintah untuk membantu daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk bangkit pasca badai pandemi Covid-19.

“Benar, sesuai agenda sidang hari ini (28/9/2022) majelis hakim pada PN Tipikor Jakarta Pusat akan membacakan putusan perkara terdakwa M. Ardian N dan kawan kawan,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan pers diterima. Dikutip dari Liputan6.

Dia meyakini, hakim akan adil dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Hal itu diketahui, dari seluruh fakta persidangan yang sudah dijalankan secara terbuka.

“Kami yakin Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh analisis yuridis tim Jaksa KPK. Sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan dijatuhi hukuman sebagaimana amar tuntutan,” tutur Ali.

Diketahui, yang bersangkutan dituntut oleh Jaksa KPK selama 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain pidana badan, jaksa KPK juga menuntut hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Ardian.

“Menuntut terdakwa dengan pidana tambahan itu yakni berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1,5 miliar,” tegas jaksa KPK dalam surat tuntutannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Menurut Jaksa KPK, jika Ardian tak membayar uang pengganti setelah 1 bulan usai vonisnya inkracht, maka harta bendanya akan disita dan dilelang sebagai ganti kewajiban uang pengganti. Tetapi, jika hartanya tidak cukup, maka akan diganti dengan pidana selama 3 tahun. (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.