Presiden Minta Reformasi Hukum Usai Kasus Korupsi Hakim Agung

oleh
10 Orang Tersangka OTT KPK di MA.

Jakarta, Borneo24.com Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta sektor hukum Indonesia direformasi menyusul Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya lihat ada urgensi sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita,” kata Jokowi saat ditemui di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dilansir dari laman CNN Indonesia.

Meski demikian, Jokowi tak merinci apa saja aspek-aspek hukum yang nantinya akan direformasi. Ia mengaku sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait upaya tersebut. “Jadi silakan tanyakan ke Menko Polhukam,” kata dia.

Di sisi lain, Jokowi akan mengikuti proses hukum yang tengah berjalan di KPK usai Sudrajad ditetapkan sebagai tersangka.

“Ya yang paling penting kita tunggu proses hukum yang ada di KPK,” tambahnya.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Sudrajad Dimyati dan sembilan orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di MA. Berikut ini daftar 10 tersangka kasus ini:

Penerima Suap :
– Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
– Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
– Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Nurmanto Akmal, PNS Mahkamah Agung
– Albasri, PNS Mahkamah Agung

Pemberi Suap :
– Yosep Parera, Pengacara
– Eko Suparno, Pengacara
– Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
– Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)

Atas perbuatannya, selaku penerima dan pemberi suap, pihak tersangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.