Jakarta, Borneo24.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan lima program utama sektor infrastruktur di tahun depan. Program pertama, ketahanan pangan yaitu food estate di Kalimantan tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua, dukungan pengembangan kawasan industri di Batang Jawa Tengah seluas 4.000 hektare dan di Subang Jawa Barat seluas 1.600 hektare.
“Kita siapkan prasarana dasar yaitu jalan kawasan, air bersih, rusun untuk pekerja, sanitasi sehinga investor masuk tinggal buat pabriknya dan manajemen oleh Kementerian BUMN,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam diskusi daring
Ketiga, dukungan pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Likupang.
Keempat, program padat karya tunai. Tahun ini, program padat karya sudah menyerap 700.000 pekerja dengan anggaran sekitar Rp 12 triliun.
Tahun depan, anggaran program padat karya Kementerian PUPR rencananya diperbesar menjadi Rp 18 triliun untuk lebih memperluas lagi penyerapan tenaga kerja.
Kelima, penyelesaian tugas khusus dan proyek strategis nasional (PSN). “Harapan kami, semua PSN bisa diselesaikan di tahun 2023 atau awal 2024,” kata Basuki.
Basuki menambahkan, pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 akan difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja.
Ada tiga strategi yang akan diterapkan terutama di sektor infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. Pertama, reformasi anggaran.
Reformasi anggaran ini dimulai dari pelaksanaan lelang yang sudah dilakukan sejak akhir 2020, Kemudian, anggaran dibelanjakan secara efisien dan berkualitas.
Strategi kedua, penggunaan produk dalam negeri atau UMKM. “Kalau sebelumnya strateginya adalah memprioritaskan produk dalam negeri, tahun 2021 tidak boleh impor. Artinya kalau itu barang-barang yang kontennya masih ada konten impornya dia harus punya pabrik di Indonesia. Tujuannya untuk membuka lapangan pekerjaan, bedakan antara prioritas produk dalam negeri dengan tidak boleh impor,” jelas Basuki.
Ketiga, pembatasan penggunaan alat berat. Basuki menyebut, alat berat tetap digunakan tetapi jumlahnya dikurangi. Jadi pekerjaan infrastruktur yang sederhana menggunakan tenaga kerja sehingga menjadi padat karya. (***)
