Berita Dewan Pers Kalah Tingkat Banding di PT Jakarta, Hoaks!

oleh

BEREDARNYA informasi dan pemberitaan yang menyatakan bahwa seolah- olah Dewan Pers telah kalah melawan gugatan yang diajukan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), WL dan kawan-kawan, dibantah Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun. Bahkan dengan tegas Hendry menyatakan bahwa berita tersebut hoaks.

Karena faktanya, kata Hendry, dalam keputusannya No.331/PDT/2019/PT.DKI tanggal 26 Agustus 2019, majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang terdiri dari Imam Sungudi sebagai ketua dan hakim anggota masing-masing Haryono dan Hiyanto, menyatakan seluruh gugatan tergugat WL ditolak, juga menghukum para tergugat untuk membayar perkara.

“Putusan banding PT DKI Jakarta itu tegas menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000. Artinya, Dewan Pers menang lagi di PT DKI Jakarta setelah sebelumnya menang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tegas Hendry melalui rilisnya yang diterima Borneo24.com, Rabu (11/9/2019).

Dijelaskan Hendry, sebelumnya sejumlah pihak yang menamakan organisasi kewartawanan menggugat keabsahan Peraturan Dewan Pers soal kewajiban wartawan Indonesia mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan

Padahal menurutnya, kebijakan Dewan Pers bersama Konstituen membuat peraturan Standar Kompetensi Wartawan dan UKW itu sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Pers No. 40 tahun 1999.

“Kewenangan Dewan Pers itu sesuai dengan fungsinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f. Pasal itu menyebut, Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam membuat peraturan-peraturan pers. Jadi Standar Kompetensi Wartawan dan Uji Kompetensi Wartawan itu ada niscaya dan sudah diikuti oleh semua stakeholder pers, karena memang diperlukan,” ujar Hendry.

Lebih lanjut dikatakan Hendry, Dewan Pers menyayangkan adanya pihak-pihak dan media pers tidak profesional yang membangun framing atau opini ke publik bahwa Dewan Pers sebagai Terbanding (dahulu Tergugat) diputuskan telah dikalahkan oleh Majelis Hakim Tinggi PT DKI Jakarta dan Pengadilan memenangkan perkara gugatan dari Pembanding (dahulu Pengugat I dan Penggugat II) yaitu HGM dan WL.

Sementara adanya Putusan Banding jelas-jelas menyatakan bahwa PT DKI Jakarta menerima permohonan banding dari Penggugat, artinya bahwa perkara Pembanding diterima untuk diperiksa, bukan dimenangkan.

“Pernyataan yang menyebutkan menerima permohonan Banding dari Pembanding merupakan kemenangan perkara dari Pembanding, sama sekali menyesatkan dan secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dengan adanya keputusan PT DKI Jakarta ini, jelaslah bahwa keputusan banding ini memperkuat posisi Dewan Pers sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebagaimana yang tercantum pada Bab V Pasal 15 ayat 2 butir f. yang berbunyi: Dewan Pers melaksanakan fungsi: f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.