BTN dan Kementerian PUPR Bahas Skema KPR di IKN

oleh
Ilustrasi Hunian di IKN.

Jakarta, Borneo24.comPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sedang membahas skema kredit pemilikan rumah (KPR) komersial di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan Kementerian PUPR Hal ini disampaikan Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI.

“Kami intens bicara dengan Kementerian PUPR terkait skema pembiayaan komersial di IKN. Untuk landbanknya belum disesuaikan, mungkin untuk developer sudah punya, tapi skema pembiayaan perumahannya masih dibahas dan masih harus menunggu,” dalam keterangan yang diterima Rabu (29/3/2023).

“Pada dasarnya kami mendukung di IKN. Tapi sekarang perumahan di IKN hanya untuk ASN yang disediakan oleh APBN, belum komersial perbankan,” sambung Nixon.

Sebelumnya diberitakan pemerintah akan membangun perumahan bagi aparatur sipil negara (PNS & PPPK) di IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Terdiri dari rumah tapak dan vertikal (rumah susun).

Perumahan yang dibangun sesuai dengan kebutuhan serta menekankan keterjangkauan harga untuk berbagai kelompok pendapatan masyarakat, merespons pengaturan tempat tinggal yang berbeda-beda, dan menurunkan operasional yang umumnya diasosiasikan dengan hunian yang kompak dan memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada tahun 2045.

Penyediaan perumahan PNS di IKN akan difasilitasi oleh pemerintah dengan membuka kesempatan keterlibatan swasta. Sementara itu, penyediaan perumahan masyarakat akan menggunakan mekanisme pasar yang disediakan oleh pengembang swasta sesuai dengan proses bisnis yang ada di pasar perumahan setempat dan didukung dengan sistem pembiayaan perumahan yang efisien.

No More Posts Available.

No more pages to load.