Daftar 5 Kementerian dengan Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri Terbesar, Apa Saja?

oleh
5 Kementerian dengan Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri Terbesar.

Jakarta, Borneo24.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membelanjakan APBN dan APBD membeli produk dalam negeri.

Hasilnya dalam bisnis matching pertama di Bali, akan terserap APBN untuk belanja produk dalam negeri senilai Rp 219,7 triliun.

“Hasil Bisnis Matching pertama ini hasilnya Rp 219,7 triliun,” kata Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Reni menyebut ada 5 kementerian terbesar yang telah berkomitmen membeli produk dalam negeri. Urutan pertama ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 43,7 triliun.

Disusul Kementerian Pertahanan sebesar Rp 35,5 triliun. Kementerian Kesehatan sebesar Rp 11,8 triliun. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 11,2 triliun. Kementerian Perhubungan Rp 11,8 triliun.

“Ada 5 yang terbesar, PUPR, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, dan Kemenhub,” katanya.

Reni menambahkan, total komitmen tersebut belum termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menurutnya bila kementerian pimpinan Nadiem Makarim tersebut turut serta maka realisasi APBN yang dibelanjakan produk dalam negeri lebih besar.

Alasannya, dari sisi anggaran kementerian tersebut memiliki postur anggaran terbesar, yakni 20 persen dari total APBN setiap tahunnya.

Selain itu, Kemendikbud Ristek sangat memungkinkan banyak membeli produk dalam negeri karena berkaitan dengan kebutuhan di lembaga pendidikan.

“Kementerian ini belanjanya paling banyak, apalagi postur 20 persen terbesar dari pendidikan. Ini bisa dari alat tulis, alat peraga, termasuk alat musik, alat olahraga, laptop, kertas dan lain sebagainya,” kata dia.

Adapun belanja produk dalam negeri dari kelima kementerian terbesar tadi, tiga diantaranya belanja paket infrastruktur, laptop dan kertas. Reni meminta para kementerian/lembaga hingga pemda harus menggunakan produk kertas buatan Indonesia.

Dia menjelaskan, saat ini kertas buatan Indonesia saat ini sudah masuk 8 besar di dunia. Bahkan kertas buatan anak bangsa ini telah dijual ke berbagai negara.

“Pemda yang punya belanja kertas atau yang lainnya bisa optimalkan produk dalam negeri,” kata dia.

No More Posts Available.

No more pages to load.