Indonesia dan Australia Berbagi Pengalaman Implementasi PSMA

oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australian Department of Agriculture, Fisheries, & Forestry (DAFF) berbagi informasi mengenai implementasi Port State Measures Agreement (PSMA) (Foto: KKP).

Jakarta, Borneo24.comKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australian Department of Agriculture, Fisheries, & Forestry (DAFF) berbagi informasi mengenai implementasi Port State Measures Agreement (PSMA) di masing-masing negara.

PSMA yang kemudian disebut PSM merupakan ketentuan atau tindakan Pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

“Untuk mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, kami melakukan kegiatan pengawasan langsung terhadap kapal perikanan, kegiatan bongkar muat kapal ikan, distribusi perikanan, pengawasan produk perikanan, dan pengawasan untuk kegiatan seperti reklamasi, penambangan, konservasi ikan yang dilindungi, dan sebagainya,” ungkap Kepala Pangkalan PSDKP Benoa Salman Mokoginta.

Salman melanjutkan, dalam mengimplementasikan perikanan berkelanjutan, Indonesia yang tergabung sebagai anggota FAO telah meratifikasi Port State Measures Agreement (PSMA) melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 2016 yang efektif berlaku mulai 4 Mei 2016.

Implementasi PSMA di Indonesia dilaksanakan di empat Pelabuhan yang ditunjuk Pelaksana PSM, yaitu PPS Bungus, PPS Nizam Zachman, PPS Bitung, dan Pelabuhan Umum Benoa.

Pangkalan PSDKP Benoa juga telah menunjukkan kinerja baik dalam pelaksanaan PSMA dalam dua tahun terakhir, dimana pada tahun 2021 terdapat 37 kapal asing berbendera Jepang dan hingga bulan Juli tahun 2022 terdapat 24 kapal berbendera Jepang yang melakukan kegiatan on-off crew, pengisian bahan bakar, serta pengisian perbekalan untuk melaut.

Salman juga menjelaskan, dalam melakukan pengawasan, pihaknya bekerja sama dengan lembaga dan unit kerja pemerintah lainnya seperti Imigrasi, BKIPM, hingga Bea Cukai. “PSDKP dalam kegiatan pengawasan dibantu oleh pihak Imigrasi, Karantina Ikan, Bea Cukai untuk melakukan kegiatan pengawasan secara bersama-sama,” tambahnya.

Indonesia merupakan sekretariat dari The Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (RPOA-IUUF) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

“Indonesia melalui KKP sedang fokus pada penerapan program Penangkapan Ikan Terukur demi keberlanjutan ekonomi serta ekologi kelautan dan perikanan,” ucap Direktur Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP, Ridwan Mulyana.

Ridwan memaparkan bahwa penangkapan ikan terukur ini didukung oleh beberapa implementasi di lapangan seperti quota based serta sistem zonasi penangkapan agar stok ikan di laut dapat terjaga serta menjaga kesehatan laut. Selain itu Ridwan juga menjelaskan mengenai beberapa program prioritas KKP di bawah komando Menteri Trenggono melalui DJPT.

No More Posts Available.

No more pages to load.