Jakarta, Borneo24.com – Menjelang tahun 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk meningkatkan akses hunian layak melalui berbagai programnya.
Hal ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zaenal Fattah dalam Rapat Kerja Nasional C (Rakernas REI) 2022 di Jakarta, Selasa (13/12/2022).
“Pemerintah menargetkan bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),” ucapnya. Pembiayaan program FLPP ditargetkan untuk 220.000 unit dan 10.000 unit untuk program Tapera.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk membantu masyarakat membayar KPR sebelumnya.
Untuk mengakses informasi mengenai keberlangsungan dan kabar terbaru dari program-program ini, masyarakat bisa mengunduh aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SIKASEP), Sistem Pemantauan Konstruksi (SIPETRUK), dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SIKUMBANG).
Berbagai program ini adalah salah satu upaya Kementerian PUPR dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PRJMN) tahun 2024 yakni 70 persen rumah tangga di Indonesia menempati tempat tinggal yang layak huni.
Hingga tahun 2021, Basuki mengeklaim 60,90 persen keluarga yang sudah menempati rumah layak huni di Indonesia.
Untuk bisa mencapai target ini, Basuki meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk mendukung kemudahan sertifikasi lahan, optimalisasi peran Pokja dan Forum PKP, insentif pajak daerah untuk mengurangi beban pembangunan rumah, serta pendataan dan pelatihan tenaga ahli bangunan gedung. (***)
