Jakarta, Borneo24.com – Presiden Joko Widodo menargetkan sebanyak 30 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan ekosistem digital di e-commerce pada tahun 2024. Jokowi telah meminta jajarannya mengejar target tersebut dengan mempercepat digitalisasi UMKM. “Kita sudah menargetkan tahun 2024, 30 juta (UMKM memanfaatkan e-commerce). Jadi ini memang Pak Presiden sudah arahkan,” kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki usai rapat terbatas dengan presiden dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2021).
Berdasarkan data Asosiasi e-Commerce Indonesia per Mei 2021, ada 13,7 juta pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan e-commerce untuk memasarkan hasil usaha mereka. Angka itu sama dengan 21 persen dari target. Dengan sisa waktu 3 tahun, kata Teten, pemerintah terus menyusun strategi percepatan digitalisasi UMKM melalui sejumlah upaya seperti melakukan pendampingan, kurasi produk, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Ke depan, akan dibentuk project management office (PMO) yang khusus menangani upaya percepatan digitalisasi ini.
“Jadi ini harus ada strategi yang proaktif, jemput bola untuk melakukan pendampingan, kurasi produk, sampai ke SDM-nya, pembiayaan sampai mereka bisa onboarding di e-commerce,” ujar Teten. “Dan tadi sudah disepakati karena ini lintas sektoral, akan dibentuk PMO, semacam manajemen profesional yang akan mengkoordinasi proses digitalisasi,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, prospek ekonomi digital di Indonesia sangat baik. Pada tahun 2020 misalnya, ekonomi digital menghasilkan 4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah pun ingin terus mendorong potensi tersebut. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan sejumlah perbaikan seperti infrastruktur komunikasi digital dan perlindungan konsumen. Termasuk, mempersiapkan tenaga kerja atau SDM yang berketrampilan khusus di bidang teknologi. “Innovation ecosystem juga penting untuk menghidupkan digital economy. Juga government dan public services digital economy, dan digital economy dan governance yang baik,” kata Lutfi. (***)
