Kemenkum Ham : Banyak Pelaku UMKM Yang Belum Punya Kesadaran Lindungi Hak Paten

oleh
Ilustrasi Gambar.

Jakarta, Borneo24.com – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkum HAM) Freddy Harris mengatakan, saat ini masih banyak para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kurang memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi yang ditetapkan pemerintah. Tidak hanya itu kesadaran pelaku UMKM pun saat ini masih rendah untuk melindungi kekayaan intelektual usahanya dapat menjadi aset bernilai.

“Sayangnya pelaku UMKM belum punya kesadaran lindungi inovasi dan kreativitasnya. Kekayaan intelektual adalah intangible asset baik itu hak cipta, merek, indikasi geografis, rahasia dagang maupun desain,” katanya secara virtual dalam rangka peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021, chanel YouTube DJKI Kemenkum HAM, Senin (26/4).

“Padahal ini penting buat daya saing UMKM. Kekuatan UMKM bukan pada kekuatan modal tapi kreativitasnya, ini yang harus dilindungi,” tambahnya.

Hal tersebut terlihat dari data DJKI Kemenkum HAM selama 2019 sampai 2021 permohonan pendaftaran KI yang masuk hanya 76.294 permohonan. Padahal jumlah UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 65,4 juta.

Freddy mengungkapkan, dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif, DJKI Kemenkum HAM memberikan kemudahan dan keringanan biaya untuk permohonan pendaftaran kekayaan intelektual kepada para pelaku UMKM. Di antaranya adalah DJKI Kemenkum HAM membuat inovasi layanan publik dengan meluncurkan aplikasi IPROLINE (Intellectual Property Online) dan loket virtual (Lokvit) demi meningkatkan pelindungan KI sekaligus mengurangi praktik pungutan liar.

“Layanannya sudah fully online, tidak ada fisik dan pembayarannya juga melalui bank,” bebernya.

Dia menjelaskan, pihaknya memberikan insentif tarif pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek, desain industri, dan paten serta insentif tarif pemeliharaan untuk paten.

Kemudahan tersebut yaitu dalam memperoleh KI berupa keringanan biaya pendaftaran dan pencatatan KI bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit sebesar 50 persen sebagaimana tertuang dalam PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta PP No. 28 tahun 2019 tentang Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenkum HAM.

“Untuk pemeliharaan paten, ada pembebasan biaya tahunan paten untuk 5 (lima) tahun pertama Pasca Registrasi,” tutup Freddy. (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.