Jakarta, Borneo24.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan pembinaan kepada pimpinan auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi di lingkungan kementeriannya.
“Ini merupakan bentuk tanggung jawab BPKP sebagai pembina. Saya menyambut baik dan mendukung sertifikasi bagi pimpinan APIP yang tidak berlatar-belakang auditor akan memiliki standar minimal profesionalisme yang sama,” kata Basuki, dalam keterangan tertulisnya.
Kementerian PUPR juga tengah membentuk direktorat kepatuhan internal di masing-masing Ditjen.
Unit tersebut, bertanggung jawab untuk fokus mengawasi, selain fungsi pengawasan yang dijalankan Inspektorat Jenderal.
Khususnya, program pembangunan infrastruktur yang difokuskan untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan peningkatan ketahanan pangan melalui program food estate, pengembangan kawasan industri, penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pembangunan prasarana dasar dan padat karya.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, program sertifikasi Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE) memiliki tiga manfaat.
Pertama, membantu para pimpinan APIP yang sudah menduduki jabatan untuk mengembangkan kompetensi dan mengikuti ujian sertifikasi CGCAE.
Kedua, sertifikasi ini dapat diikuti oleh para pegawai yang dipersiapkan untuk menjadi pimpinan APIP.
“Ketiga, sertifikasi dapat membantu para pimpinan kementerian/Lembaga/pemda dalam memilih calon pimpinan APIP,” imbuhnya.
Basuki Hadimuljono juga menerima Sertifikat CGCAE melalui Recognition Program atas kinerjanya yang dinilai berhasil sebagai Menteri PUPR dan mantan pimpinan APIP di Kementerian PUPR selama kurang lebih enam tahun.(***)
