Jakarta, Borneo24.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pelelangan dini 4.060 proyek infrastruktur. Total nilai seluruh proyek yang dilelang itu senilai Rp46,6 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tujuan lelang dini ini adalah percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur tahun anggaran 2021. Jadi, bisa meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal.
“Kontraktor atau penyedia jasa yang berkualitas dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa,” kata Basuki.
Pelelangan dini telah dimulai sejak Oktober 2020, sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada status. Nantinya, jumlah paket yang akan dilelang dini akan terus bertambah.
Basuki mengatakan Kementerian PUPR akan fokus pada enam program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sebagai dampak pandemi covid-19. Meliputi, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, dan peningkatan kesehatan lingkungan serta masyarakat.
Selanjutnya, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (melalui program padat karya tunai, pembelian produk rakyat, dan pemberdayaan pengusaha lokal), serta terakhir peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
“Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan,” imbuhnya.
Dalam APBN 2021, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi pagu anggaran Rp149,81 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp58,55 triliun, konektivitas Rp53,96 triliun, pemukiman Rp26,56 triliun, dan perumahan Rp8,09 triliun.
Kemudian, pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp273,68 miliar, dukungan manajemen Rp748,20 miliar, pengawasan Rp101,74 miliar, dan perencanaan infrastruktur Rp206,18 miliar.
Dari total pagu anggaran tersebut, telah dilakukan pelaksanaan tender. Per 27 November 2020, untuk infrastruktur bidang sumber daya air sebanyak 1.910 paket senilai Rp18,31triliun, infrastruktur konektivitas 1.235 paket senilai Rp18,8 triliun, infrastruktur permukiman 630 paket senilai Rp7,38 triliun, dan perumahan 257 paket senilai Rp1,88 triliun.
Kontrak paket pekerjaan tersebut berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.(***)
Discussion about this post