Larangan Ekspor Benih Lobster Berpengaruh Positif Bagi Lingkungan

oleh
Ilustrasi Gambar

Jakarta, Borneo24.com – Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera menjadikan larangan ekspor benih lobster sebagai regulasi tertulis, kebijakan tersebut dianggap contoh konkret program ramah lingkungan.

“Jelas berdampak ke lingkungan. Maka dari itu revisi Permen KKP No. 12/2020 perlu segera diterbitkan,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim, dikutip dari Antara, Senin (19/4).

Sebab Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/2020 masih membolehkan ekspor benih lobster. Abdul Halim juga sudah menekankan pentingnya untuk mengatasi problem terkait pengembangan budidaya lobster di dalam negeri.

Ia berpendapat bahwa bila pengembangan lobster masih berjalan sporadis, praktik penyelundupan ke negara lain, seperti Vietnam, dicemaskan tidak akan berkurang. Hal ini akan mengancam jumlah populasi lobster, apalagi stok lobster di perairan Indonesia sebagian besar sudah mengalami eksploitasi berlebihan.

Untuk itu, lanjutnya, upaya yang perlu dilakukan adalah pemulihan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perairan nasional.

Sementara itu, KKP menegaskan tidak akan lagi memberikan izin terhadap ekspor benih bening lobster (BBL) karena ingin betul-betul menggalakkan budi daya lobster guna meningkatkan ekspor lobster untuk ukuran konsumsi.

“Yang namanya ekspor benih bening lobster tidak akan lagi ada. Konsekuensinya satu, kita harus galakkan budi daya karena permintaan untuk lobster konsumsi pasti selalu meningkat seiring pertambahan penduduk,” kata Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Antam Novambar dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis silam.

Antam menegaskan ekspor BBL sampai saat ini masih dilarang dan akan terus dilarang dengan maksud untuk mengutamakan budi daya lobster dalam negeri.

Dengan adanya pelarangan ekspor BBL tersebut, lanjutnya, maka diperkirakan akan semakin banyak modus yang akan digunakan untuk menyelundup apalagi keuntungan yang diraih tidak kecil.

“Penyelundupan tidak akan terjadi kalau tidak ada permintaan dari Vietnam. Kisaran harganya bisa sampai US$7 per satu ekor,” ungkapnya.

Senada, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Rina menyatakan pihaknya berkomitmen tidak lagi memperpanjang izin ekspor BBL.

Rina mengapresiasi berbagai tindak penggagalan upaya penyelundupan yang dilakukan hasil kerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti instansi kepolisian dan bea cukai.

Ia mengungkapkan kasus pelanggaran penyelundupan periode 23 Desember 2020 sampai dengan 14 April 2021 didominasi oleh 18 kasus penyelundupan komoditas benih bening lobster, dengan total jumlah sekitar 1,39 juta benih. (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.