Jakarta, Borneo24.Com – Pengamatan Kebijakan Publik Trubus Trubus Rahadiansyah mengatakan berbagai masalah penyaluran bantuan sosial yang ditemukan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebenarnya adalah persoalan sistemik.
Trubus menilai, Risma semestinya menguatkan koordinasi Kemensos dengan pemerintah daerah untuk menggerakkan dinas sosial. Sebab ada keterlibatan pemda dalam sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan mekanisme penyaluran bansos.
“Jadi masalah bansos ini sistematis, ada kesalahan juga di daerah. Sehingga semestinya Mensos Risma bisa menguatkan koordinasi dan mengevaluasi pemda dalam pelaksanaan distribusi bansos,” kata Trubus saat dihubungi, Jumat (17/9). dilansirkan dari cnn.
Ia menjelaskan, tidak ada satu garis komando dalam program bantuan sosial. Kemensos dalam hal ini tidak bisa langsung mengintervensi dinsos di daerah untuk mengevaluasi penyaluran bansos.
“Jadi tidak ada satu garis komando dalam program bantuan sosial ini, Kemensos harus lewat Pemda untuk menggerakkan dinsos, sementara penyaluran ada Himbara dan PT Pos,” kata Trubus.
Selain itu, untuk penguatan koordinasi pusat-daerah, Risma juga disebut tak perlu langsung terjun ke daerah untuk memantau penyaluran bansos dan evaluasi. Kedua hal ini bisa diserahkan pada staf di Kementerian Sosial serta koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Menurut saya sih Mensos enggak perlu turun langsung. Bisa dikerahkan dirjen dan pemda, atau meminta pelibatan aktif Dukcapil untuk perekaman data,” kata Trubus.
Sebelumnya, berbagai kendala penyaluran bansos di daerah diungkap Risma. Salah satunya adalah keterlambatan penyaluran bansos akibat geografis. Pihaknya juga menemukan ribuan rekening penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan PKH yang terblokir di daerah-daerah karena bantuan tidak dicairkan oleh penerima.
Sementara di DPR, Kemensos didesak untuk memperbaiki data DTKS PBI sebab ada 8,4 juta penduduk kategori miskin yang masih tak terdata. (***)
