Jakarta, Borneo24.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan pengawasan terhadap sektor pertambangan di Kalimatan Selatan tak hanya sepenuhnya dilakukan oleh KLHK.
Ia mengatakan izin sektor tambang berupa IUP, PKP2B, KK di Kalimatan Selatan diterbitkan oleh Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah setempat.
“Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan tidak sepenuhnya dilakukan oleh KLHK,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (23/1).
Nunu menjelaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan dilakukan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Menurutnya, permohonan penerbitan dan perpanjangan IPPKH sendiri wajib dilengkapi dengan berbagai syarat.
Seperti izin sektor yang masih berlaku, dokumen lingkungan, citra satelit dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan BPKH, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, BPDAS dan BPHP.
“Dokumen-dokumen ini menjadi bahan penelaahan dan pertimbangan Menteri dalam memberikan atau menolak permohonan perpanjangan IPPKH,” kata dia.
KLHK Sebut Luas Bukaan Tambang Kecil
Berdasarkan data KLHK, luas total kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih 1.664.000 Hektar, dengan kurang lebih 950.800 Hektar merupakan kawasan hutan lindung dan produksi.
Nunu menjelaskan data IPPKH aktif di Provinsi Kalsel tahun 2020 sebanyak 93 unit dengan luas kurang lebih 56.243 Hektar atau 5,92 persen dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
Dari IPPKH aktif tersebut, sektor pertambangan memiliki 87 unit seluas kurang lebih 55.078 Hektar, sementara non Tambang sebanyak 6 unit dengan luas kurang lebih 1.165 Hektar.
Berdasarkan data penutupan lahan KLHK tahun 2019, Nunu mengatakan total IPPKH pertambangan di Kalsel terindikasi telah beraktivitas di lapangan adalah seluas kurang lebih 30.841 Hektar.
“Luas bukaan tambang pada areal IPPKH tersebut lebih kecil jika dibandingkan bukaan tambang di luar kawasan hutan (APL) seluas kurang lebih 53.456 Ha,” kata dia.
Curah Hujan Ekstrem
Tak hanya soal izin tambang, KLHK juga melakukan kajian terkait Daerah Aliran Sungai (DAS) Barita imbas dari banjir di Kalsel beberapa waktu lalu. Nunu mengatakan banjir pada DAS Barito Kalsel karena faktor curah hujan ekstrem.
“Dan sangat mungkin dengan recurrent periode 50 hingga 100 tahun. Apalagi saat analisis per tanggal 18 Januari, tentu masih dimensi landscape dan rainfall yang masih harus dilihat. Tentu saja ada aspek lain seperti sistem drainase wilayah, tutupan lahan, dan menyusur lagi soal perizinan. Semua harus secara sistematis diidentifikasi dan di dalami,” kata dia.
Sebelumnya, perdebatan mengenai faktor penyebab banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan beberapa waktu belakangan sempat ramai diperbincangkan banyak pihak.
Banyak elemen masyarakat sipil seperti Greenpeace Indonesia mengkritik regulasi pemerintah saat ini memudahkan perpanjangan izin usaha tambang yang berujung kerusakan lingkungan. Hal itu menjadi salah satu faktor yang membuat Kalsel dilanda bencana banjir. (***)
Discussion about this post