Terganjal HGU, Program Pembuatan Sertifikat Gratis Jadi Terhambat

oleh

BARITO TIMUR – Markus Undak, salah seorang tokoh masyarakat desa Janah Jari, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur menyebutkan program pemerintah pusat memberikan sertifikat gratis di desanya terhambat gara-gara adanya HGU (Hak Guna Usaha) berada ditengah desa antara RT 02 dan RT 03 .

“Sampai kapanpun, PT KSL tidak akan kami terima untuk pembukaan lahan sawit yang sekarang ini perusahaan tersebut membelah desa antara RT 02 dan RT 03 kurang lebih berjarak 1,5 kilo meter” ungkapnya, Jumat(1/3/2019).

Markus menegaskan alasan menolak kehadiran PT KSL karena tak ingin masa depan dan tanah adat milik masyarakat dirusak hanya untuk kepentingan kapitalis.

“Apalagi wilayah yang akan d produksi ada wilayah tanah adat dan di lokasi pemukiman warga” tegasnya.

Untuk menyikapi persoalan tersebut, Markus mengharapkan Pemda Bartim , agar melakukan tindakan tegas dengan mengadakan evaluasi kembali HGU milik PT Sandabi Indah Lestari (SIL) yang ditake over ke PT KSL tanpa ada musyawarah yang melibatkan masyarakat desa Janah Jari. Apalagi sekarang ini dasar pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 Tahun 2018.

“Jujur saja, selama ini kita sangat menyambut baik program pemerintahan Presiden Joko Widodo, satu keluarga dua Sertifikat gratis. Namun hal itu tak bisa diwujudkan lantaran adanya sertifikat HGU yang berada tepat di tengah desa Janah Jari anyar RT 02 dan RT 03 dan kita meminta Bupati dan instansi terkait harus bertanggungjawab jika dalam perjuangan terdapat penolakan PT KSL” tambah Markus.

Markus berharap agar jangan sampai terjadi pertumpahan darah akibat mempertahankan tanah adat dan tanah perkebunan desa seperti peristiwa tahun 1993 silam. Sehingga Bupati seharusnya bisa melihat permasalahan dan berpihak pada masyarakat.

Semantara itu, Rustiana menambahkan. Penolakan warga terhadap perusahaan PT KSL bukan hal yang baru. Namun sejak tahun 1991 Utiu D alamarhum kepala desa Janah Jari pada saat menjabat sebagai kepala desa pernah membuat surat pernyataan nomor :15:/525.21/II /91 yang berisikan penolakan terhadap PT Polymers Kalimantan Plantation (PKP) yang sudah habis masa berlaku perizinannya. 

Diterangkan, bahwa berdasarkan musyawarah bersama masyarakat di desa Janah Jari yang ditandatangai sekitar 60 kepala keluarga menyatakan,di wilayah desa Janah Jari, dengan jarak 2.500 meter dari desa tidak diganggu gugat atau dibagikan untuk areal garapan PT Polymers Kalimantan Plantations perusahaan perkebunan karet. Dan sebagian wilayah termasuk areal Polymer perkebunan karet diluar ketentuan tersebut yang dimohonkan diluar dari poin tersebut disetujui. Artinya jarak 2.500 meter dari wilayah pemukiman desa harus dikeluarkan dari HGU perusahaan, termasuk PT KSL.

“Oleh karenanya kami sepakat menolak kehadiran PT KSL dan dalam waktu dekat kasus ini akan kita gugat ke PT UN guna mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat” tegasnya. (RP/02)