Kalimantan Barat, Borneo24.com – Realisasi belanja APBN di Provinsi Kalimantan Barat hingga 31 Januari 2023 mencapai Rp1.741,99 miliar atau sekitar 5,83 persen dari total pagu belanja Rp29.867,51 miliar untuk daerah itu.
“Realisasi ini menunjukkan pertumbuhan 40,77 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki dalam keterangan yang diterima Sabtu (25/2/2023).
Ia menjelaskan total realisasi belanja tersebut terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp290,40 miliar atau 2,82 persen dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1.451,60 miliar atau 7,41 persen.
“Kalau dilihat dari APBD Kalbar, hingga 31 Januari 2023 pendapatan transfer masih berkontribusi paling besar, yaitu sebesar Rp1.175,6 miliar atau sekitar 78,66 persen dari total pendapatan Rp1.494,53 miliar, hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalbar,” katanya.
Sementara pada awal 2023 ini masih belum terdapat realisasi untuk Dana Desa karena terdapat beberapa perubahan kebijakan terkait penyaluran dana desa, yaitu dalam rangka program pemulihan ekonomi untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Dana Desa.
Tahun ini penyaluran BLT paling sedikit 10 persen dan paling banyak 25 persen dari anggaran dana desa, dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 persen dari anggaran dana desa dan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen dari anggaran dana desa.
“Kemudian hingga 31 Januari 2023, masih belum terdapat realisasi DAK fisik karena batas waktu penyampaian Rencana Kegiatan Pemda hingga bulan Maret 2023 sehingga paling cepat dilakukan penyaluran DAK fisik pada bulan Maret,” jelas dia.
Terkait dukungan pemerintah kepada para pelaku UMKM juga ditunjukkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Di Provinsi Kalbar, hingga 31 Januari 2023 belum terdapat realisasi penyaluran KUR yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan penyaluran di tahun 2023.
“Sedangkan, untuk penyaluran UMi hingga 31 Januari 2023 mencapai 1.090 debitur dengan total penyaluran Rp5,11 miliar. Total penyaluran tertinggi terdapat pada Kabupaten Ketapang dengan jumlah debitur UMi 174 debitur dan total penyaluran Rp747,7 juta,” jelas dia.
