Kalimantan Selatan, Borneo24.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serius melakukan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hingga tahun 2024.
“Kami terus mendorong hilirisasi industri serta mewujudkan tata kelola sumberdaya alam di daerah,” kata Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor
Pemprov Kalsel dalam hal ini menerima kunjungan kerja Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tentang sistem pengelolaan sumber daya alam.
Gubernur Kalsel menyampaikan, terkait hilirisasi industri yang mewujudkan tata kelola sumberdaya alam seperti program biodiesel 30 persen yang ditargetkan pemerintah.
“Contoh saat ini terdapat delapan badan usaha bahan bakar nabati yang berlokasi di pulau Kalimantan ini, dua diantaranya ada di Provinsi Kalsel,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Jumat (10/2/2023).
Gubernur Kalsel juga menyampaikan capaian pembangunan di provinsinya sejak tahun 2020, yakni, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercatat di angka 68,43.
“Untuk pertama kalinya melebihi angka IKLH nasional yang sebesar 66,55,” katanya.
Gubernur Kalsel memastikan berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian IKLH Kalsel demi tercapainya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan tersebut.
“Harapannya, PPUU DPD RI dapat memperoleh gambaran mengenai sistem pengelolaan sumber daya alam di Kalsel,” ujar Gubernur Kalsel.
Dia pun memastikan, Pemprov Kalsel siap terus menjalin koordinasi dan berkolaborasi dengan PPUU DPD RI terkait rancangan undang-undang tentang sistem pengelolaan sumber daya alam tersebut.
