Operasi Pasar, Dinas ESDM Kalsel Pastikan Stok Elpiji Subsidi 3 Kg Tersedia

oleh
Ilustrasi Gambar

Kalimantan Selatan , Borneo24.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah mengevaluasi dan memantau laporan terkait penjualan LPG 3 Kg dan harganya perlahan sudah mulai stabil. Hal ini dilakukan Pertamina dan pemerintah dengan pola operasi Pasar di beberapa daerah. Selain itu diperkuat dengan kepolisian yang aktif melakukan penindakan kepada oknum penjual yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) .

“Isu itu tidak benar. Pemerintah hingga 2021 masih akan subsidi tabung gas 3 kilogram dimana dialokasikan nasional 7 juta metrik ton,” tandas Sutikno. Karena itu, Sutikno berharap kepada warga tidak perlu panik dan dipastikan stok tersedia. Perihal distribusi ada perlu diperbaiki, memang benar adanya.

“Melalui rapat dan evaluasi, maka ke depan diharapkan distributor diminta untuk mendata mana warga yang  berhak mendapatkan gas 3 kilogram yang disubsidi dari pemerintah. Karena ke depan, penjualan akan dilakukan semi terbuka. Artinya, bagi yang punya kartu saja yang dapat,” kata Sutikno. Selama ini yang dilaporkan adalah pola pendistribusian dari distributor ke penjual eceran yang tidak bisa dikendalikan, mengingat sistem penjualan masih terbuka.

Kemudian, Sutikno mengimbau kepada warga yang mampu tidak menggunakan LPG 3 KG  Karena sejatinya, hanya untuk kepada warga yang kurang mampu, plus  UMKM yang memerlukan. Di sisi lain, Pelaksana Harian Sekda Kalsel , Roy Rizali Anwar, mengemukakan fenomena kelangkaan hingga harga naiknya gas subsidi 3 kilogram ini juga ada dampak dari pandemi Covid-19.

“Perlu kita ingat adalah dampak Covid-19 berakibat ada penambahan masyarakat miskin yang berhak memperoleh itu kemudian juga ada dampak pengaruh terkait tambahan UMKM yang melaksanakan pekerjaan yang sekarang mungkin jualan secara daring, juga menjadi dampak pemakaian gas LPG yang lebih banyak,”  tandasnya. Tetapi, sambung Roy–sapaanya–akan coba pastikan lagi bahwa penerima manfaat dari LPG 3 kg ini benar-benar yang berhak masyarakat miskin kemudian juga terdistribusi kepada UMKM yang benar memerlukan.

Jika nanti memang perlu diperbaiki secara tata cara distribusinya maka kemudian Pemprov dan Pertamina akan melakukan perbaikan tata cara. (***)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.