Jakarta, Borneo24.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pemutakhiran data hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) pada Rapat Koordinasi Nasional bersama Kementerian dan Lembaga.
Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G. (K) dalam arahannya mengatakan dari kegiatan PK-21, BKKBN berhasil mendata 68.487.139 kepala keluarga di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 60 persen dilakukan pemutakhiran pada tahun 2022.
“Pada Pemutakhiran PK tahun ini BKKBN menyasar 39 juta KK atau 60 persen dari hasil pendataan PK 2021,” tutur Dokter Hasto.
Dokter Hasto menjelaskan, Pendataan Keluarga merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Selain data PK, BKKBN juga berkewajiban memastikan ketersedian alat kontrasepsi (Alokon) dan menyediakan penyuluh lini lapangan.
Menurut Dokter Hasto, Data Keluarga tersebut adalah data sektoral yang dapat digunakan oleh Kementerian atau Lembaga lain untuk mengambil kebijakan yang lebih tinggi berdasarkan by name by address sehingga validasi datanya dapat dipastikan mendekati akurat.
Sementara itu Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, pada pemutakhiran PK-22 ini BKKB mengerahkan sebanyak 330.000 tenaga lini lapangan yang terdiri dari 5.222 Manajer pengelola tingkat kecamatan, 5.222 manajer data tingkat kecamatan dan 33.444 supervisor tingkat desa serta manager 220.000 kader pendata.
“Pemutakhiran PK-22 dilaksanakan dari tanggal 1 September hingga 31 Oktober 2022,” kata Teguh.
Tujuan utama Pendataan Keluarga adalah untuk operasionalisasi program intervensi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). (***)
Teguh menjelaskan, hasil pemutakhiran PK-22 ini akan digunakan oleh Kemenko PMK sebagai data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
Data ini juga sebagai dukungan kebijakan intervensi Kementerian PUPR untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga percepatan penurunan stunting.
Data ini juga digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden dalam melakukan pemeringkatan data keluarga PK-21 menurut status kesejahteraan, serta Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah memadankan data PK-21 dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. (***)
