Pemkab Landak Sosialisasikan Perda Perlindungan Ekosistem Gambut dan Mangrove

oleh
Pj Bupati Landak Samuel saat membuka sosialisasi Perda.

Kalimantan Barat, Borneo24.com Pemerintah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove di Kabupaten Landak.

“Dalam pencegahan perubahan fungsi gambut, maka diperlukan langkah kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi gambut dan mangrove agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Pj Bupati Landak, Samuel di Ngabang.

Menurutnya, agar gambut dan mangrove dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan, maka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove menjadi sangat penting.

“Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mangrove serta mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut dan mangrove yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Samuel juga mengatakan ekosistem gambut dan mangrove memiliki fungsi yang beragam dalam perikehidupan antara lain sebagai sumber daya alam berupa plasma nutfah dan komoditi kayu, sebagai tempat hidup ikan, dan sebagai gudang penyimpan karbon sehingga dapat sebagai penyeimbang iklim.

Dia menjelaskan, untuk mendukung kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, maka dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove yang mengatur perlindungan dan pengelolaan, sistem informasi ekosistem gambut dan mangrove, perlindungan hak masyarakat dan masyarakat hukum adat di ekosistem gambut dan mangrove, peran serta masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, kerja sama, insentif dan disinsentif serta penyelesaian sengketa.

Di tempat yang sama, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Simon Fetrus menyampaikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove dibentuk bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem gambut dan mangrove sehingga dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi bagi masyarakat.

“Dengan cara memperbaiki fungsi alam lahan gambut dan mangrove, meningkatkan kemampuan hidrologis ekosistem gambut dan mangrove, mendukung ekosistem yang ada di sekitarnya,” kata Simon.

Menurutnya, hal itu juga dapat memberikan pemahaman yang utuh dan keterlibatan semua stakeholder terkait dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove yang baik dan lestari secara terintegrasi.

Simon berharap dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini semua informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik sehingga ketentuan yang diatur dalam regulasi ini dapat disebarluaskan dan diimplementasikan kepada masyarakat.

Selain itu, Wakil Bupati Ketapang Farhan juga menyatakan ekosistem gambut dan mangrove terus mengalami kerusakan yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup.

“Kerusakan ekosistem gambut dan mangrove akibat meningkatnya pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Farhan, saat membuka sosialisasi Perda Tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, di Ketapang, Jumat.

Disampaikan Farhan, dengan ditetapkannya Perda nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove. Diharapkan dapat mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut dan mangrove melalui tata kelola ekosistem gambut dan mangrove yang baik sistematis, harmonis dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.