Kalimantan Utara, Borneo24.com – Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu lokasi primadona untuk program transmigrasi. Banyak warga dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur yang berbondong-bondong ingin pindah ke sini melalui program pemerintah.
Sebelumnya, program penempatan penduduk melalui transmigrasi di Kaltara sempat terhenti selama dua tahun. Pihak terkait menyebut ini bagian dampak pandemi Covid-19. Dimana pemerintah pusat enggan mengerahkan mobilisasi masyarakat secara besar-besaran kala itu.
Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara, Denny Prayudi mengatakan, pemerintah pusat telah kembali membuka program transmigrasi di Kaltara tahun ini.
Kuota yang disediakan sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK). Adapun lokasi penempatan di Kawasan SP 10, Tanjung Buka, Desa Salimbatu, Kabupaten Bulungan.
“20 kuota yang disediakan dibagi untuk kategori transmigran penduduk asal (TPA) sebanyak 10 KK. Terdiri dari Jawa Tengah sebanyak 4 KK dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 6 KK. Sementara 10 lainnya TPS (transmigran penduduk setempat), dari sini.
Calon transmigran harus mengikuti tahap pendaftaran dan seleksi di daerah asal masing-masing. Teknisnya dilaksanakan oleh Disnakertrans tingkat kabupaten dan kota.
“Untuk memenuhi kriteria dan persyaratan, itu di daerah asal mereka. Teknisnya untuk yang TPS bisa ke Disnaker Bulungan,” jelasnya. Denny memaparkan, Kaltara memiliki dua lokasi yang masuk daftar 52 kawasan revitalisasi transmigrasi se-Indonesia.
Ini merupakan program nasional yang dijalankan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
“Kawasan itu ada di Seimenggaris (Kabupaten Nunukan) dan Salimbatu (Kabupaten Bulungan), masuk prioritas nasional,” kata Denny. Program transmigrasi sendiri disebut memiliki dampak positif bagi pembangunan daerah penempatan. Antara lain mempercepat pemerataan pembangunan, mendukung pengembangan kawasan dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.
“Artinya, transmigrasi bukan hanya perpindahan penduduk, tapi juga ke upaya pengembangan kawasan di lokasi penempatan,” jelasnya. Keberadaan transmigran dinilai tidak akan menjadi beban bagi daerah penempatan. Ini dikarenakan mereka telah dibekali kemampuan dan keahlian untuk bertahan hidup. Khususnya pada berbagai subbidang di sektor pertanian.
“Mereka datang ke sini sudah didampingi dan dibekali ilmu pertanian supaya bisa memiliki taraf hidup yang baik. Apalagi mereka ini, istilahnya dari Jateng dan DIY ke Kaltara dengan tujuan ke tanah harapan,” ujarnya.
Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pengembangan Pemukiman Transmigrasi pada Disnakertrans Bulungan, Yohanis Kanan menjelaskan, pihaknya baru memulai proses pembangunan hunian untuk 20 calon transmigran.
Semua kebutuhan itu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kendati baru akan dimulai, ia mengklaim jika waktu yang tersedia masih mencukupi. Ia meyakini lokasi hunian akan siap untuk menyambut warga transmigran tahun ini. “Ini tidak terlalu lama dikerjakan, paling 4 sampai 5 bulan sudah selesai,” jelasnya.
Sementara itu, pihaknya juga masih merampungkan rancangan Surat Keputusan (SK) pendaftaran dan seleksi (pendafsi) untuk kategori TPS. Nantinya, teknis pelaksanaan akan dilimpahkan ke pemerintahan desa setempat.
“Kita langsung siapkan di desa pelaksanaannya. Karena di desa yang bisa lebih menentukan,” ujarnya. Pendafsi TPS tidak dibuka untuk umum bagi masyarakat se-Kabupaten Bulungan. Tahap ini diutamakan bagi pemilik lahan yang sebelumnya telah menyerahkan ke pemerintah sebagai lokasi penempatan.
“Artinya, bukan untuk umum di Bulungan. Diutamakan untuk orang yang menyerahkan lahannya kemarin,” papar Yohanis. Adapun, warga transmigran akan mendapat rumah dengan luas 6 meter x 6 meter, lahan rumah dan pekarangan seluas 1 hektare dan lahan untuk pertanian seluas 1 hektare.
Mereka juga akan mendapatkan jaminan hidup (jadup) berupa kebutuhan pokok selama 1,5 tahun. “Kalau listriknya, mereka nanti dikasih semacam alat tenaga surya,” sambungnya. Yohanis menekankan jika keberadaan transmigran diarahkan bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Sehingga, nantinya akan ada stakeholder terkait yang memberikan pembinaan dan pendampingan.
“Kalau bicara apa tugas utama mereka, tentu di sektor pertanian. Kami berharap ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan oleh mereka,” harapnya.
