Produk Ilegal, BPOM Tarakan Kerja Sama dengan Pemda untuk Cabut Izin Usaha

oleh
Kepala BPOM Tarakan, Herianto Baan.

Kalimantan Utara, Borneo24.com Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Tarakan semakin masif menekan peredaran produk pangan ilegal.

Bahkan BPOM menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencabut izin usaha toko yang menjual barang ilegal tersebut. 

Melalui kebijakan ini, diharapkan keberadaan barang ilegal semakin berkurang. Hingga pada saatnya nanti tidak ada lagi yang dijual di tempat umum secara bebas.

“Untuk itu, saat ini kami terus melakukan penelusuran pemasok-pemasok produk pangan ilegal ini. Perlu koordinasi serta komitmen lintas sektor supaya pemasok-pemasok ini bisa ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah sanksi administrasi terlebih dulu, baru sanksi secara hukum kemudian,” tegas Kepala Kantor BPOM Tarakan, Herianto Baan, Selasa (24/1/2023).

Lebih lanjut dikatakan, sanksi administrasi bisa dilakukan dengan mencabut izin usaha. Penertiban izin merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Sebelum diberikan sanksi, akan ada pembinaan. Jika tetap melakukan perbuatan yang melanggar hukum, penjual barang ilegal diberi sanksi tegas.

“Kalau tidak mengindahkan, kami akan memberikan rekomendasi untuk diberikan sanksi. Salah satunya pencabutan izin dari pihak terkait, dalam hal ini pemerintah daerah, dan lain sebagainya,” ucapnya.

Disinggung mengenai apakah ada pemasok yang sudah diproses hukum, Herianto menjelaskan bahwa saat ini sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pihaknya telah menyerahkan kasus penyelundupan kosmetik dan obat tradisional, yang saat ini sudah P21 dan masuk persidangan. 

“Sementara dalam proses mendengarkan saksi-saksi di pengadilan. Kasus yang sudah masuk ke ranah penuntutan, bukan lagi menjadi kewenangan kami,” urainya.

Selain itu, BPOM Tarakan juga melakukan pengawasan terhadap barang makanan yang telah mendekati masa kedaluwarsa. Dalam momen tertentu, barang ini kerap digunakan sebagai parsel.

“Kami sudah datangi beberapa toko yang menjual parsel. Kami juga melakukan pemeriksaan dengan melihat secara detail produk-produk yang dimuat dalam parsel. Apakah sudah mendekati kedaluwarsa atau belum. Kalau sudah mendekati 2-1 bulan, kita anjurkan untuk dikeluarkan (dari paket parsel),” tegasnya.

Kebijakan ini dilakukan supaya tidak ada peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan. Selain itu, juga untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan.

No More Posts Available.

No more pages to load.