Tanjung Selor, Borneo24.com – Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), M Nurdin, mengatakan.
Program transmigrasi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ( Kaltara ), bakal dilanjutkan lagi 2021 mendatang.
Sama seperti program transmigrasi sebelumnya, warga yang bakal datang ke Kaltara berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah lainnya.
Hal itu disampaikan Nurdin, saat bertandang ke kantor Bupati Bulungan, di Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Kalimantan Utara.
“Masih sama dengan yang sebelumnya. Tetapi jumlah peserta transmigrasi belum kami ketahui, nanti didata lagi,” kata Nurdin,
Transmigran tersebut kemungkinan bakal ditempatkan di wilayah Tanjung Buka dan Sepunggur, Bulungan.
Selain ke Bulungan kata dia, peserta transmigrasi juga bakal ditempatkan di daerah lainnya di Indonesia.
Misalnya di Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kita belum bisa tentukan berapa kuota yang ditempatkan di sini, karena ada juga daerah lainnya.
Kuota transmigrasi saat ini hanya sekira 150 kepala keluarga (KK),” ujarnya.
Nurdin menambahkan, program transmigrasi di Kaltara merupakan bentuk dukungan sebagai penyangga pangan bagi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
IKN baru diketahui bakal dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim), provinsi yang bertetangga dengan Kaltara.
Selain Kaltara, salah satu penyangga pangan IKN nantinya, yakni food estate yang berada di Kalteng.
“Food estate merupakan program presiden sebagai penyangga IKN.
Makanya, Kaltara khususnya Bulungan ini harus mengembangkan daerah, termasuk dengan program transmigrasi ini,” tutupnya.
Bangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur ditunda, membuat Masterplan dan infrastruktur dasar saja.
Resmi, Pemerintah Jokowi tunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, Bappenas beber alasan.
Lama tak terdengar progresnya, akhirnya Pemerintah Jokowi sepakat menunda pembangunan ibu kota baru di Kaltim, pengganti Jakarta.
Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.
Ditundanya pembangunan Ibu Kota Negara yang baru ini disampaikan Kepala Bappenas Soharso Monoarfa.
Pemerintah memutuskan menunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Alasannya, Pemerintah masih fokus pada upaya penanganan pandemi covid-19.
“Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di hold (tunda),” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa di ruang rapat KK 1 DPR,
Meski terjadi penundaan pembangunan, kata Suharso, pemerintah tetap melanjutkan segala persiapan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Kami tetap melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan,” ucap Suharso.
Diketahui, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal sebesar Rp 1,5 triliun.
Alokasi anggaran dukungan untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis ibu kota negara masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional yang dialokasikan sekitar Rp 831,40 miliar. (***)
