Tahun 2022, Rp10,39 Triliun APBN Terserap di Kaltara

oleh
Konferensi Pers Capaian Kinerja APBN 2022 di Kalimantan Utara.

Kalimantan Utara, Borneo24.comSetiap tahun, negara menggelontorkan anggaran ke setiap daerah. seperti diketahui, provinsi Kalimantan Utara masih sangat bergantung terhadap APBN untuk melangsungkan pembangunan. 

Tahun 2022 lalu, APBN ditujukan pada sektor pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Dalam rilis resmi Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, kinerja ekonomi tahun lalu ditopang oleh keberhasilan program penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, dan juga perdagangan internasional. 

Artinya, besaran dana yang dikucurkan negara ke daerah, mampu membantu pembangunan.

Sesuai rencana kerja pemerintah 2022, salah satu strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi wilayah Kalimantan adalah pengembangan Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan wilayah dan  pendukung kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya. 

“Selain itu, pengembangan wilayah Kalimantan akan difokuskan pada pembangunan wilayah Kalimantan bagian utara. Terutama di kawasan perbatasan untuk menjaga kedaulatan nasional, mendorong pemerataan, serta mengurangi kesenjangan dengan negara tetangga,” jelas Kepala Kanwil DJPb Kaltara Wahyu Prihantoro, Selasa (10/1/2023). 

Salah satu komitmen negara melakukan pembiayaan di Kaltara, terlihat dari realisasi belanja hingga triwulan IV 2022 mencapai Rp10,39 triliun.

Terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,61 triliun (35 persen) serta Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp6,78 triliun (65 persen). 

“Alokasi terbesar pada belanja Pemerintah Pusat digunakan untuk program infrastruktur konektivitas wilayah sebesar 38,26 persen,” ungkapnya. 

Jika dirincikan, serapan belanja Pemerintah Pusat sebesar 94,69 persen. Yakni terbagi atas empat kategori kewenangan, di antaranya belanja Kantor Pusat sebesar Rp1.270,42 miliar (89,71 persen), Kantor Daerah Rp1.086,23 miliar (98,08 persen), Dekonsentrasi Rp21,37 miliar (86,34 persen), dan Tugas Pembantuan Rp39,81 miliar (96 persen). 

Adapun untuk belanja TKDD terealisasi sebesar Rp7,84 triliun (115,48 persen). Realisasi ini terbagi dalam 6 jenis belanja dengan tingkat realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp2.702,62 miliar (172,77 persen), Dana Alokasi Umum Rp3.722,80 miliar (100 persen), DAK Fisik Rp505,50 miliar (89,89 persen), DAK Non Fisik Rp432,83 miliar (93,30 persen), Dana Insentif Daerah Rp81,85 miliar (100 persen), dan Dana Desa Rp389,90 miliar (99,93 persen).  

“Ke depan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan terus mengawal kinerja APBN dengan berfokus pada stakeholders forum meliputi Satker, Pemerintah Daerah, Perwakilan Otoritas Moneter, Auditor, BPS, Perbankan, dan lain-lain. Melalui optimalisasi pelaksanaan tugas sebagai Regional Chief Economist serta pengembangan UMKM dengan melakukan profiling UMKM, memberikan pelatihan, pendampingan, serta fasilitas pembiayaan,” papar Wahyu.

No More Posts Available.

No more pages to load.