Walikota Pontianak Melaksanakan Proyek Strategis untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2022

oleh
Gambar Ilustrasi

Pontianak, Borneo24.com– Wali Kota Pontianak, di Kalimantan Barat, Edi Rusdi Kamtono meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungannya mulai melaksanakan proyek strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kota itu tahun 2022.

“Saya berharap dengan telah diserahkannya DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran 2022 ini, proyek-proyek strategis yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi bisa mulai dilaksanakan,” kata Edi Rusdi Kamtono saat menyerahkan DPA tahun anggaran 2022 kepada OPD yang ada di Pontianak, Rabu.

Ia juga meminta kepada seluruh OPD agar segera melaksanakan percepatan terutama pengadaan barang dan jasa supaya memberikan kontribusi terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak.

“Sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya lagi, kinerja OPD dalam memberikan pelayanan publik juga menjadi atensi pihaknya, terutama pelayanan publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Diantaranya program strategis dalam percepatan pelayanan publik adalah rencana pembangunan mal pelayanan publik yang akan mulai dikerjakan tahun ini dengan merenovasi Gedung Kapuas Indah secara keseluruhan termasuk penataan di bagian depan gedung itu.

“Kita akan menghilangkan kesan kumuh di kawasan tersebut. Pedagang untuk sementara akan direlokasi pada lokasi sekitarnya, dan target penyelesaian diperkirakan tahun 2023,” ungkapnya.

Edi menambahkan, keberadaan mal pelayanan publik nantinya melayani bermacam jenis, mulai dari dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, surat nikah, akta kematian dan lainnya.

Selain dokumen kependudukan, lanjutnya, mal pelayanan publik juga melayani perizinan. Meskipun sebagian besar pelayanan perizinan sudah melalui Online Single Submission (OSS) tetapi administrasinya bisa dilakukan di mal pelayanan publik, kata Edi.

Seperti, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha, pelayanan SIM, SKCK, paspor dan instansi lainnya. Dengan demikian pelayanan publik menjadi terpusat pada mal pelayanan publik tersebut, katanya. (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.