Kantor ATR-BPN Pulpis Didampingi Kejari Sosialisasikan Program PTSL

oleh

PULANG PUSAU – Kantor Agraria Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Pulang Pisau melibatkan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, untuk pendampingan hukum. Hal ini dalam rangka meminimalisir terjadinya pungutan liar (Pungli) terhadap pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Kantor ATR-BPN Pulang Pisau terus mensosialisasikan program PTSL kepada masyarakat Pulang Pisau. Hingga memasuki bulan Maret 2019, tercatat sebanyak lima desa telah mendapat sosialisasi program PTSL, diantaranya Desa Balikun, Kelurahan Bereng, Desa Mantaren 1, Desa Pangkoh Hulu, dan Desa Langkah Hilir. Sementara kuota PTSL Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019 mencapai 11.500 bidang tanah.

Kepala Kantor ATR-BPN Pulang Pisau, Iwan Susianto menjelaskan, dalam melaksanakan program PTSL tahun 2019, pihaknya menggandeng Kejaksaan Negeri Pulang Pisau untuk memberikan pendampingan hukum dalam mengawal pelaksanaannya. Sehingga diharapkan program tersebut dapat berjalan baik, transparan dan sesuai dengan aturannya.

Melalui kegiatan sosialisasi bersama pihak Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sebagai fungsi pendampingan, masyarakat lebih memahami aturan dan manfaatnya, sehingga hal-hal yang berpotensi terjadinya permasalahan kedepan dapat diminimalisir sejak awal, ” terangnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Triono Rahayudi, SH,MH melalui Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Kiki Indrawan, ST.SH mengatakan, bahwa pendampingan hukum yang diberikan oleh Bidang Datun pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau kepada Kantor ATR-BPN Pulang Pisau pada pokoknya memberikan penekanan kepada Lurah atau Kepala Desa untuk tidak memungut biaya kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, dan operasional petugas kelurahan/desa melebihi ketentuan SKB 3 Menteri dan Perbup Pulang Pisau No. 23 tahun 2017 tentang pelaksanaan dan pembiayaan PTSL, yakni sebesar Rp. 250 ribu. (RP/02)