(PREBUNKING) Pelajaran dari Hoaks Penerimaan PPPK di Berbagai Daerah, Simak Langkah Efektif Agar Tak Menjadi Korban

Kotawaringin Barat-Borneo24-Kemajuan teknologi komunikasi memberi ancaman terhadap manusia itu sendiri. Satu di antara yang sedang menjadi tren adalah maraknya informasi bohon alias hoaks, yang membuat resah masyarakat, plus menjadikan publik sebagai korban.

Satu di antara yang beberapa waktu lalu marak di daerah-daerah adalah informasi tak betul tentang penerimaan PPPK. Hoaks ini beredar di berbagai platform, terutama media sosial.

Hoaks menyasar semua kalangan, tidak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) yang notabene merupakan kaum terdidik. Hoaks di kalangan ASN biasanya beredar pada momentum proses seleksi CPNS atau seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bahkan dalam beberapa kasus hoaks rekrutmen CPNS atau PPPK berujung penipuan. Satu sampel saja terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB) H Muhammad Nasir mengungkap, pihaknya pernah menangani kasus penipuan dengan korban seorang ASN honorer.

Si korban tiba-tiba datang ke kantor BKD karena mendapat undangan penerimaan SK pengangkatan dari oknum yang menipunya. Padahal saat itu tidak ada penerimaan pegawai.

”Rupanya dia ditipu oleh oknum, dia diminta datang mengambil SK ke kantor BKD setelah memberi uang, padahal kami tidak membuka rekrutmen,” ungkap Muhammad Nasir.

Si korban sangat kaget dan mengalami stres berat setelah menyadari dirinya ditipu hingga puluhan juta rupiah. Apalagi, ternyata korban telah menjual harta bendanya untuk membayar oknum tersebut.

Selain itu, belum lama ini juga beredar hoaks berupa pesan berantai berisi informasi pengangkatan tenaga honorer perawat dan guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes di lingkungan Provinsi NTB. Pesan tersebut menyebut, tenaga honorer guru dan perawat diarahkan menghubungi nomor 082213251212 yang diklaim milik Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Muhammad Nasir.

Informasi tersebut langsung dibantah Pemprov NTB karena tidak benar. Tim BKD Provinsi NTB pun melacak pemilik nomor tersebut. Diketahui oknum yang menyebarkan berita hoaks teridentifikasi berada di daerah Sulawesi.

Peristiwa dan modus nyaris serupa terjadi di beberapa daerah, baik di lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, kota maupun instansi tertentu.

ASN bisa menjadi korban. Ketatnya persaingan seleksi CPNS maupun PPPK kerap membuat sebagian peserta ingin mencari jalan pintas untuk bisa lolos tes. Celah ini dimanfaatkan oknum tidak bertanggungjawab, menyebarkan hoaks untuk membuat resah, bahkan dijadikan modus penipuan.

Informasi hoaks biasanya mudah tersebar di kalangan ASN yang berstatus honorer. Alasannya sederhana. Setelah bertahun-tahun mengabdi, mereka menunggu kepastian diangkat statusnya menjadi PPPK.

PPPK merupakan solusi bagi para honorer agar mendapat pengakuan yang sama dengan ASN berstatus PNS. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan. PPPK diberikan gaji sesuai golongan dan masa kerja. Hampir sama dengan ASN berstatus PNS.

Tapi praktiknya, untuk menjadi PPPK hampir sama sulitnya dengan menjadi PNS. Persaingan yang ketat membuat honorer rentan termakan informasi hoaks. Pada masa seleksi yang cukup panjang, para honorer peserta seleksi sangat rentan menjadi korban hoaks.

Padahal, sudah bisa dipastikan, saat ini sistem rekrutmen adalah terbuka dan transparan, alias tidak ada celah untuk main-main. Oleh karena itu, jika ada pembaca yang mendengar, melihat, mendapat kiriman pesan berantai ataupun ada orang yang datang menemui lalu mengabarkan tentang penerimaan PPPK, wajib waspada.

Oleh karena itu, ada beberapa cara mengenali berita hoaks di dunia maya :

Hati-hati dengan judul provokatif

Berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional dan provokatif. Kontennya bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoaks.

Apabila menemukan berita dengan judul provokatif, sebaiknya cari referensi berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda.Cermati alamat situs.

Untuk informasi yang diperoleh dari website, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi. Misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan.

Cek fakta

Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri?. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat.

Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh.

Cek keaslian foto:

Di era digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, tapi juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca.

Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan.

Ikut grup diskusi antihoaks

Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi antihoaks, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci.

Bisa juga dengan memanfaatkan kominitas dengan membuat grup WhatsApp untuk mengecek setiap informasi yang diterima. Sumber : Diolah dari Tribunnews.com