Anggota DPRD Kobar Bersama Rekannya Ditangkap, Ini Kasusnya

oleh
IB Anggota DPRD Kobar yang terlibat dugaan kasus korupsi pembangunan USB SMK Negeri 3 Kumai.

Kotawaringin Barat, Borneo24.com Aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kobar menangkap oknum anggota DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng) berinisial IB.

Langkah tegas terus dilakukan jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melakukan penindakan hukum.

Kepala Kejari Kobar Makrun melalui Kasi Intel Pandu Nugrahanto mengatakan, IB jadi tersangka dalam kasus korupsi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 3 Kumai.

“Dalam kasus tipikor ini, kita menetapkan dua orang tersangka. Yakni J dan IB, keduanya ditetapkan tersangka karena dari hasil penyelidikan dan penyidikan kuat telah melakukan Tipikor dalam penyalahgunaan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMKN 3 Kumai Kobar. Sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp793.832.058,00,” ungkap Pandu, Rabu (23/11).

Penetapan sebagai tersangka sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Sehingga, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kobar segera melakukan pelimpahan tahap kedua sehingga keduanya dieksekusi.

Para tersangka ini sendiri dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pangkalan Bun.

Saat ini lanjut Pandu, kedua tersangka telah ditahan di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun. Upaya penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kobar. Keduanya akan menjalani penahan selama 20 hari ke depan.

“Saat ini keduanya sudah kami eksekusi dan dilakukan penahanan di Lapas Klas II B Pangkalan Bun. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan keduanya dalam kondisinya baik,”katanya.

Dalam waktu secepatnya akan dilaksanakan pelimpahan ke pengadilan tindak pidana korupsi untuk segera disidangkan.

Akibat perbuatan tersangka J dan IB yang membuat kerugian negara, mereka dikenakan Pasal 2 ayat(1)jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHP.

“Keduanya sudah kami tahan proses sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.