Tersandung Kasus Korupsi DD-ADD Oknum Kades Kahuripan Permai Dituntut 6,5 Tahun Penjara

oleh
Proses sidang oknum desa yang korupsi di Kapuas, Kamis (20/5/2021).

Kapuas, Borneo24.com – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Cabjari Kapuas di Palingkau dalam agenda pembacaan surat tuntutan pada sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi DD dan ADD TA. 2018-2019 Desa Kahuripan Permai, menuntut oknum kepala desa berinisial FGSS 6,5 tahun, denda Rp 300 juta, dan Uang Pengganti Rp. 584.186.251, pada hari ini Kamis tanggal 20 Mei 2021.

Ketua tim JPU pada Cabjari Kapuas di Palingkau, Amir Giri menjelaskan, pihaknya yakin dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan surat, dan pemeriksaan terdakwa sendiri, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

“Jaksa meyakini jika terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 b UU 20 tahun 2001 jo. UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi,” ujar Amir Giri.

Ia mengungkapkan, pada intinya JPU menuntut terdakwa bersalah melakukan korupsi memperkaya diri sendiri, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 300 juta apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 bulan. Selain itu terdakwa juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 584.186.251 dari kerugian negara, apabila tidak dibayar maka Jaksa akan menyita harta bendanya untuk menutupi kerugian negara tersebut.

Atau, lanjutnya, kalau tidak ada harta bendanya terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Kemudian terdakwa diminta untuk membayar biaya perkara sebesar 5 ribu rupiah. Sementara barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.

Amir menambahkan, terdapat hal yang memberatkan yakni Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik sebagai Kepala Desa dengan cara mengambil alih tupoksi para perangkat desanya, sehingga tidak ada fungsi kontrol terhadap terdakwa dan terdakwa berbelit-belit dipersidangan pada saat memberikan keterangan sebagai terdakwa, sehingga tidak memperlancar jalannya persidangan.

Kemudian lanjutnya, terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya, cenderung membahas permasalahan lain dan mencari-cari kesalahan orang lain. Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat dan perbuatannya sebesar Rp 584.186 251,00 (lima ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh enam nbu dua ratus lima puluh satu rupiah).

“Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah belum pernah dihukum. Setelah dibacakan surat tuntutannya tersebut, selanjutnya diserahkan kepada Hakim dan Pengacara terdakwa. Untuk agenda sidang berikutnya yaitu pembelaan dari terdakwa yang akan dibuka sidang hari Selasa tanggal 08 Juni 2021,” ujar Amir Giri.

Terpisah pengacara terdakwa, Gideon Silaen, SH dan Naduh, SH menyatakan akan membuat pembelaan (pleedoi) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut. (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.