AMDAL dirahasiakan, masyarakat jadi korban, perusahaan suka-suka buka lahan

oleh

BARITO TIMUR – Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau dikenal dengan nama AMDAL bukan Dokumen Rahasia Negara. Setelah selesai melaksanakan investigasi selama berbulan-bulan, Yulius Yartono reporter borneo24.com didampingi para awak media pada Kamis (21/2/2019). Kembali menyambangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup (BLHD) Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Tujuan utamanya yaitu menjalankan tugas Pers sesuai dengan Undang-Undang pokok Pers nomor 40 Tahun 1999 yakni konfirmasi.

Harapannya adalah mendapatkan informasi sekaligus bukti fisik terkait AMDAL UKL-UPL dan izin lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Subur Lestari (KSL). Sebelumnya perusahaan tersebut sudah beraktivitas melakukan land clearing dan penanaman kelapa sawit tanpa didasari adanya dokumen AMDAL.

“Apa yang terjadi ketika kami (para wartawan red) melakukan konfirmasi dengan pihak DLH?”

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Timur Bernat didampingi para staf pegawainya mempersilahkan para awak media untuk masuk keruangan kerjanya.

Saat ditanya, “apakah perusahaan PT. KSL sudah mengantongi dokumen perizinan terkait AMDAL dan izin lingkungan?”

Plt. Kepala DLH Barito Timur Bernat menyatakan bahwa “PT. KSL sudah clean and clear secara administrasi. Hal itu sesuai dengan tahapan PT. KSL sosialisasi di desa Bentot, kemudian presentasi AMDAL RKL-RPL  dan telah diumumkan di media” ungkapnya.

Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa “izin AMDAL perkebunan kelapa sawit PT. KSL sudah selesai secara administrasi dengan menggunakan sistem OSS (secara online) oleh kementerian koordinator bidang perekonomian” sebut Bernat.

“Jadi  ketentuan aturan PT. KSL sudah mengantongi izin AMDAL dan izin lingkungan secara administrasi”, ujarnya lagi. 

Namun, pihak DLH menolak untuk permintaan bukti fisik dokumen AMDAL dan izin lingkungan.

Plt. kepala dinas lingkungan hidup, Bernat beserta stafnya seirama menolak memberikan bukti fisik izin AMDAL dan izin lingkungan milik PT. KSL. Alasannya,  dokumen AMDAL itu adalah dokumen rahasia negara.

Berniat menegaskan bahwa AMDAL itu tidak bisa diminta oleh masyarakat,termasuk para wartawan. Mengapa demikian, alasannya AMDAL adalah dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh negara. 

“Kita tidak ingin dokumen AMDAL disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab. Selain itu kalau wartawan ingin mendapatkan dokumen AMDAL yang dimaksud, syaratnya harus membuat surat resmi secara tertulis ke pihak DLH”,ucap Bernat .

Mendengar jawaban  pihak DLH, tentu menarik dan muncul pertanyaan baru dari para awak media. Apa kerangka acuan AMDAL yang bisa membuat AMDAL ini menjadi dokumen rahasia negara?. 

Padahal sesuai aturan, bahwa dokumen AMDAL dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Bahkan, dokumen AMDAL dapat dikaji secara terbuka dan juga bukan sebagai dokumen rahasia negara.

“AMDAL itu dokumen yang terbuka. Bukan dokumen yang menjadi rahasia negara. Jadi siapapun dapat mengkaji atau melihat dan mendapatkan bukti fisik dokumen AMDAL” kata Binaria, salah satu wartawan media nasional dari Tabloid SKM Boser.

Binaria juga menegaskan, “AMDAL hanya sebuah dokumen analisis secara akademik terkait atas sebuah kegiatan yang dilakukan termasuk perkebunan” tutupnya.

Sebelumnya, Bupati Barito Timur Ampera A.Y. Mebas ketika ditanya melalui via WhatsApp. Apakah PT. KSL sudah mengantongi dokumen perizinan terkait AMDAL dan izin lingkungan? serta izin balik nama PT. KSL, apakah sudah  mendapat persetujuan dari Bupati selaku pihak yang berwenang dalam menerbitkan izin?.

“Silahkan tanya sama DLH Kabupaten Barito Timur”, jawab Bupati melalui pesan singkat WhatsApp. 

Sementara itu, beberapa Petinggi pihak manajemen PT. KSL, PT. Cyliandry Angky Abadi (CAA) grup, ketika dikonfirmasi melalui via WhatsApp dengan pertanyaan“ apakah PT. KSL sudah mengantongi dokumen perizinan terkait AMDAL dan izin lingkungan?”. Hingga berita ini diturunkan, masih belum ada jawaban. Padahal sebelumnya Pemda Barito Timur sempat menghentikan sementara seluruh aktivitas PT. KSL sembari menunggu proses perizinan lengkap termasuk dokumen AMDAL UKL-UPL.(RP/01)