Perizinan Bagi Pengusaha Rumah Sarang Walet Dipermuda

oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pangeran S Pandiangan.

Kapuas, Borneo24.comPemerintah Kabupaten Kapuas akan memberikan kemudahan dalam perizinan bagi pengusaha gedung sarang walet.

“Kemudahan itu dalam upaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber pajak dan retribusi rumah sarang burung walet,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pangeran S Pandiangan.

Dikatakannya, kemudahan itu dengan diterbitkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 61 tahun 2022 tentang memberikan kelonggaran melalui Peraturan Bupati Kapuas nomor 61 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2020.Tentang lokasi tata cara mekanisme izin usaha pengelola rumah sarang burung walet.

“Perbup tersebut merupakan revisi dari perbup Nomor 48/2020 mengenai hal itu, ucapnya.

Pangeran menjelaskan, sebelumnya ada kawasan yang tidak diperbolehkan untuk membangun rumah sarang burung walet terutama di Kecamatan Selat ada 6 Kelurahan yakni Selat Dalam, Utara,Tengah, Hulu, Hilir dan Barat.

Sekarang lanjut dia, diperbolehkan dengan diterbitkan Perbub Nomor 61/2022 pengganti Perbub Nomor 48/2022, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat berusaha rumah sarang burung walet.

“Bagi rumah sarang burung walet yang sudah terlanjur dibangun nantinya kita turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi,” terangnya.

Meskipun ada ketentuan yang sudah diabaikan seperti jarak 50 meter dari pemukiman warga, rumah ibadah, fasilitas kesehatan dan pendidikan, namun sekarang harus mendapatkan izin lingkungan untuk membangunsarang walet.

“Kita akan menerbitkan perizinannya apabila sudah mengantongi izin dari lingkungan sekitar untuk mendirikan rumah sarang burung walet,” imbuhnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat dan pengusaha yang sudah mendirikan rumah sarang burung walet sebelumnya aturan Perbub Nomor 61/ 2022 ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengurus usahanya agar memiliki legalitas yang sah, sehingga tidak berbenturan dengan aturan dan ketentuan hukum yang legal. (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.