Jakarta, Borneo24.com – Usai menghadapi pandemi virus corona atau covid-19 sepanjang tahun lalu, pemerintah coba memberi optimisme baru kepada masyarakat ekonomi Indonesia akan pulih pada tahun ini.
Ramalan ekonomi positif pun mereka gelorakan. Salah satunya, dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Bahkan, menurut perkiraannya, ekonomi nasional bisa langsung putar arah ke zona positif mulai kuartal I 2021. Angkanya di kisaran 1,6 persen sampai 2,1 persen.
Padahal, Indonesia berada di jurang resesi dalam tiga kuartal terakhir karena ekonominya minus 5,32 persen pada kuartal II, minus 3,49 persen pada kuartal III, dan minus 2,14 persen pada kuartal IV 2020.
Airlangga mengatakan optimisme tinggi atas kinerja ekonomi dalam negeri ini muncul karena menurutnya konsumsi rumah tangga bisa tumbuh 1,3 persen sampai 1,8 persen. Begitu juga dengan konsumsi pemerintah yang belakangan memberi kontribusi tinggi ke perekonomian tanah air di tengah tekanan pandemi corona.
“Konsumsi pemerintah yang biasanya diketahui rendah pada kuartal I, yakni 3-4 persen, Ini kami dorong supaya naik 4 persen-5 persen,” kata Airlangga, akhir pekan lalu.
Masalahnya, proyeksi tersebut justru berkebalikan dengan para ekonom. Salah satunya, Ekonomi CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet.
Menurut Yusuf, kontraksi ekonomi malah masih menjerat Indonesia. Proyeksinya, ekonomi domestik minus 1 persen sampai minus 2 persen alias 360 derajat dari ramalan Airlangga.
“Saya kira cukup berat ya berharap pertumbuhan ekonomi kuartal I bisa mencapai level positif, apalagi dengan asumsi kondisi saat ini berlangsung setidaknya sampai dengan akhir Februari ini,” kata Yusuf dikutip CNNIndonesia.
Yusuf pesimis karena pandemi masih tinggi. Kasus harian covid masih bertambah sekitar 8-14 ribu per hari dari rekam pertambahan kasus beberapa waktu terakhir.
“Ditambah rilis terkahir dari indeks kepercayaan konsumen menunjukkan level IKK kembali jauh dari level 100, setelah bulan lalu sempat berada di level 90-an,” katanya.
Belum lagi ada berbagai kebijakan pembatasan, seperti PSBB, dan PPKM yang sampai saat ini belum efektif mengatasi penyebarluasan corona ketimbang mengunci wilayah (lockdown) secara total.
“PPKM akan berpotensi menahan laju ekonomi,” imbuhnya.
Tak sampai di situ. Di tengah kerja keras memulihkan kinerja ekonomi, pemerintah juga dihadapkan pada bencana alam, mulai dari gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, hingga banjir di sejumlah kota di Pulau Jawa belakangan ini.
“Sebenarnya korelasinya (banjir) masih lemah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, ini tentu menambah tantangan mendorong konsumsi masyarakat,” tuturnya.
Sama-sama pesimis, Ekono Indef Bhima Yudhistira Adhinegara juga susah mengamini mimpi pemerintah bahwa ekonomi akan tumbuh positif mulai kuartal paling awal di tahun ini. Sama dengan Yusuf, ia meramal ekonomi dalam negeri masih minus 1 persen sampai minus 2 persen.
“Kenapa? Karena adanya pembatasan sosial, PPKM jilid satu, jilid dua, operasional cafe, restoran, akomodasi, makanan dan minuman itu terpuruk, indeks kepercayaan konsumen di Januari menurun. Jadi masyarakat yang tadinya optimis karena adanya vaksininasi, juga mulai skeptis dengan distribusi vaksin dan kecepatannya,” ujar Bhima.
Kabar buruk, katanya, juga datang dari riset-riset dunia yang menyatakan bahwa Indonesia butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk menuntaskan program vaksinasi kepada 75 persen populasinya.
Waktu yang dibutuhkan Indonesia sama halnya dengan India dan Rusia yang memiliki kasus positif covid-19 sekitar 10 juta dan 3 juta. Padahal Indonesia baru sekitar 1 jutaan.
Masalahnya, rata-rata durasi vaksinasi untuk 75 persen populasi di dunia hanya sekitar tujuh tahun. Artinya, Indonesia akan tertinggal dalam penyelesaian pandemi melalui vaksinasi.
“Itu menurunkan tingkat optimisme di konsumen,” ucapnya.
Lepas dari masalah covid-19 dan efek pembatasan untuk meredam virus, Indonesia juga punya tantangan dari berbagai bencana alam. Hal ini akan memberi dampak terganggunya distribusi dan logistik pasokan hingga harga pangan.
“Di Januari, ada indikasi harga beberapa produk pangan itu sudah menimbulkan kenaikan. Jadi ada bencana alam, produksi dan distribusi juga terganggu,” tuturnya.
Tak cuma di dalam negeri, harga sejumlah komoditas di pasar dunia pun sedang naik karena aktivitas bisnis dan masyarakat di negara lain mulai bergerak.
“Ini yang perlu diwaspadai. Jadi harga pangan naik, tapi daya beli masyarakat masih lemah, itu yang membuat kuartal I justru akan melanjutkan resesi ekonomi,” katanya.
Yusuf menilai tak ada cara lain yang mampu dilakukan pemerintah selain menggenjot lagi alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang sudah disiapkan. Apalagi, pagunya baru saja bertambah dari hanya Rp356,5 triliun menjadi Rp627,9 triliun.
Ia mengatakan pemerintah perlu segera bergerak cepat menyalurkan anggaran tersebut ke masyarakat. Utamanya melalui program perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM.
“Perlu disegerakan agar bisa menjadi bantalan daya beli, agar tidak terjatuh ketika pemerintah mengambil kebijakan penanggulangan kesehatan,” ucap Yusuf.
Selain itu, pemerintah juga harus serius melaksanakan PPKM Mikro. Aturan dan sanksi serta implementasi di lapangan harus tegas.
“PPKM mikro yang baru diajukan pemerintah bisa menjadi momentum baru dalam penanganan covid-19. Hal ini perlu dilakukan bersamaan dengan menambahkan kapasitas test dan tracing dan isolasi yang lebih agresif,” pungkasnya. (***)
