Jakarta, Borneo24.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah berupaya untuk mendorong program subsidi impor sebesar 35% di 2022. Diharapkan adanya program substitusi impor ini bisa mengurangi impor makanan dan minuman sebesar Rp 3,6 triliun.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Abdul Rohim, mengatakan, pengurangan impor tersebut khususnya berasal dari produk atau industri pengolahan susu, industri pengolahan buah, industri gula berbasis tebu juga industri pemurni jagung.
Menurut Abdul, adanya substitusi impor ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong pembangunan industri makanan dan minuman berbasis sumber daya dari dalam negeri.
“Perlu saya sampaikan substitusi impor, bukan anti impor, kalau memang produknya tidak ada di dalam negeri dan dibutuhkan sebagai bahan baku industri sebagaimana UU nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku, maka impor masih diperbolehkan,” kata Abdul dalam dalam Jakarta Food Security Summit-5, Kamis (19/11).
Abdul pun membeberkan berbagai strategi yang dilakukan untuk mendorong program substitusi impor ini antara lain meningkatkan hilirisasi industri eksisting.
Menurutnya, saat ini utilisasi produksi seluruh sektor pengolahan rata-rata sekitar 60%. Ditargetkan, utilisasi produksi akan meningkat 75% di 2021 dan meningkat lagi menjadi 85% di tahun 2022.
Adapun, berbagai instrumen pengendalian substitusi impor 35% di tahun 2022 akan dilakukan dengan cara larangan terbatas, pemberlakukan inspeksi preshipment, pengaturan entry point pelabuhan untuk komoditas tertentu dilakukan di luar Jawa, pembenahan lembaga sertifikasi produk, menaikkan implementasi trade remedies, mengembalikan dari post border ke border, rasionalisasi Pusat Logistik Berikat (PLB), menaikkan tarif Most Favored Nation (MFN) untuk komoditas strategis, penerapan P3DN secara tegas juga mewajibkan SNI
Sementara itu, Mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi berharap agar pemerintah tidak hanya menerapkan kebijakan substitusi impor, tetapi harus juga menyeimbangkannya dengan promosi ekspor.
Bayu berpendapat, bila yang didorong hanyalah substitusi impor maka berbagai perjanjian perdagangan, seperti RCEP, yang sudah disepakati tidak akan terlalu bermanfaat.
“RCEP itu tidak ada artinya kalau kita hanya substitusi impor karena nanti kita jadinya hanya defensif. Kita juga harus menyeimbangkannya dengan langkah-langkah offensive,” ujar Bayu.
Meski begitu, dia juga mengatakan Indonesia harus meningkatkan daya saingnya. Menurutnya, daya saing ini pun harus dibangun secara bersama-sama, dimana penting untuk membangun bisnis ekosistem terlebih dahulu seperti adanya kerja sama antara petani, usaha mikro dan perusahaan. Dia pun berharap pemerintah berperan menjadi penghubung antara petani dan perusahaan.
Dia juga menyebut daya saing ini penting apalagi setelah pandemi Covid-19, hal-hal yang berkaitan dengan daya saing akan dipertajam seperti keamanan pangan, sustainability, digitalisasi dan lain sebagainya. (***)
Discussion about this post